KALIMANTAN UTARA — Keputusan ini diumumkan langsung di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta. Seluruh pejabat yang dinonaktifkan itu kini berstatus nonjob alias tidak memegang jabatan apa pun hingga proses pemeriksaan selesai. Amran menyebut, nilai kerugian negara yang ditaksir mencapai miliaran rupiah menjadi alasan utama di balik tindakan ini.
“Ada 14 pejabat Kementan yang kami copot, ada Eselon I, Eselon II, dan Eselon III. Mereka tidak diberi jabatan sementara diperiksa. Kalau ini betul-betul merugikan negara, kami serahkan ke penegak hukum dan kami tindak tegas,” ujarnya.
Keluarga Dekat Tak Dikecualikan
Dalam pengumuman tersebut, Amran secara terbuka mengakui bahwa salah satu pejabat yang dicopot adalah kerabatnya. Namun, ia menegaskan tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi di institusinya.
“Bahkan di antara mereka ada salah satu keluarga dekat saya. Namun ini dilakukan atas nama negara. Di sini kita harus adil dan menerapkan merit system,” tegasnya.
Amran menambahkan, jika hasil pemeriksaan nanti membuktikan para pejabat tersebut bersih dari pelanggaran, mereka akan dilantik kembali dan bahkan dipromosikan. Prinsip meritokrasi, kata dia, tetap menjadi pegangan utama.
“Tetapi sebaliknya, kalau terbukti dia tidak melakukan apa-apa, kami akan lantik dan promosikan kembali. Jadi kita harus sportif dan menerapkan prinsip meritokrasi,” tutur dia.
Target Usut Tuntas dalam Tiga Bulan
Amran enggan merinci modus operandi dari 14 kasus yang tengah diselidiki. Namun, ia memastikan pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan pengelolaan uang. Inspektur Jenderal Kementan, Irhan Waroihan, diberi tenggat waktu maksimal tiga bulan untuk mengusut tuntas kasus ini.
“Pelanggarannya intinya berhubungan dengan uang dan nilainya mencapai miliaran rupiah. Nilai total pastinya nanti, yang jelas mencapai miliaran rupiah. Saya beri waktu Irjen mengusut sampai paling lambat 3 bulan, kalau bisa 1 bulan selesai,” jelasnya.
Ia pun membuka peluang adanya gelombang pencopotan berikutnya jika ditemukan bukti-bukti baru di lapangan. Menurut Amran, langkah ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan tiga hari sebelum pengumuman.
“Masih ada, tetapi didalami dulu. Kalau ada dugaan bersalah, copot lagi. Itu perintah Presiden dan sudah kami laporkan ke Bapak Presiden 3 hari lalu: ‘Pak, ada yang dicopot’. Beliau bilang satu kata: ‘gaspol’,” bebernya.
Lanjutan Aksi Bersih-Bersih Kementan
Pencopotan ini bukan aksi pertama Amran. Sejak awal tahun 2026, ia tercatat sudah menindak sekitar 192 pegawai di lingkungan Kementan. Langkah ini ditempuh untuk mempercepat target swasembada pangan nasional sekaligus memutus rantai mafia pangan yang selama ini menghambat produktivitas petani.
“Bukan saja di luar yang kami tindak. Yang korupsi dan mafia di dalam Kementerian Pertanian juga kami bersihkan. Begitu kami temukan, langsung kami beresin. Jadi, mohon doanya,” ujar Amran dalam pernyataan sebelumnya.
Langkah tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius memberantas korupsi struktural di sektor pangan, yang selama ini menjadi salah satu biang keladi mahalnya harga pangan di dalam negeri.
