TANJUNG SELOR — Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026 digelar di Tanjung Selor, Kamis (1/10). Wagub Kaltara Ingkong Ala membuka rapat tersebut sekaligus menekankan bahwa penanganan kemiskinan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri antar perangkat daerah.
Menurut Wagub, kemiskinan tidak cukup diukur dari pendapatan semata. Ada sejumlah dimensi lain yang harus dilihat, mulai dari kesehatan, pendidikan, tempat tinggal layak, air bersih, listrik, akses jalan dan transportasi, hingga kepastian identitas kependudukan.
Penanganan Kemiskinan Harus Lintas Perangkat Daerah
Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kaltara, Ingkong Ala meminta seluruh perangkat daerah bergerak bersama. Penanggulangan kemiskinan, katanya, bukan tanggung jawab satu instansi saja.
Ia menginstruksikan agar program penanggulangan kemiskinan mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN). Perangkat daerah juga diminta memanfaatkan aplikasi Sepakat untuk menganalisis jumlah sasaran sekaligus memadukan program lintas perangkat daerah.
"Jangan sampai ada warga yang mendapat bantuan berlapis, sementara warga lain yang sama-sama membutuhkan justru belum tersentuh," tegas Wagub Ingkong.
Kelompok Rentan dan Wilayah Perbatasan Jadi Prioritas
Kelompok rentan mendapat perhatian khusus dalam strategi ini. Perempuan, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak-anak masuk dalam sasaran yang harus dipastikan terlayani.
Dari sisi kewilayahan, masyarakat di perbatasan, pedalaman, dan pesisir menghadapi tantangan akses lebih besar. Wagub meminta program pemerintah dipastikan menjangkau wilayah-wilayah tersebut.
"Jadi penanganan kemiskinan ini harus dilakukan bersama, tidak hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah saja," ujar Wagub Ingkong.
Bansos Diarahkan untuk Kemandirian, Bukan Ketergantungan
Ingkong Ala menegaskan bantuan sosial bukan tujuan akhir dari penanggulangan kemiskinan. Bansos berfungsi melindungi warga rentan, tetapi harus disertai program yang membuka kesempatan kerja dan peluang usaha.
"Bansos penting untuk melindungi masyarakat yang rentan, tapi bansos bukan tujuan akhir. Tujuan akhir dari pemberian bansos ini adalah kemandirian," pungkasnya.
Rakor penanggulangan kemiskinan 2026 ini menjadi langkah awal Pemprov Kaltara menyusun program yang lebih terarah dan terukur. Seluruh perangkat daerah diharapkan segera menyelaraskan program masing-masing dengan data dan aplikasi yang telah ditetapkan.
