TARAKAN — Sejumlah catatan kritis menghiasi kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kalimantan Utara ke RSUD dr. H. Jusuf SK, Tarakan, Kamis (3/9/26). Dewan tidak hanya menerima laporan, tetapi juga membawa sederet keluhan warga yang belum tuntas, mulai dari kepadatan Unit Gawat Darurat hingga ketiadaan dokter spesialis pada jam-jam tertentu.
Ketua Komisi IV Tamara Moriska memimpin rombongan yang beranggotakan Syamsuddin Arfah, Listiani, Supa'ad Hadianto, Dino Andrian, dan Muhammad Hatta. Fokus kunjungan ini adalah evaluasi pelayanan kesehatan serta penelaahan program rumah sakit yang berstatus tipe B itu.
Empat Catatan yang Disuarakan Dewan
Syamsuddin Arfah, Wakil Ketua Komisi IV, menyampaikan bahwa progres penanganan keluhan masyarakat masih jauh dari harapan. Situasi UGD yang kerap penuh sesak serta laporan tidak hadirnya dokter pada momen tertentu dinilai sangat disayangkan, terlebih RSUD Jusuf SK menjadi rujukan utama warga Kaltara.
Ada empat poin yang menjadi fokus pembahasan dan desakan dewan. Pertama, penyesuaian standar BPJS yang berdampak pada pengurangan kapasitas tempat tidur pasien. Dewan meminta solusi agar daya tampung rawat inap tidak semakin tertekan.
Kedua, menyoal tingginya kenaikan tarif magang mahasiswa Fakultas Kedokteran UBT di rumah sakit pendidikan tersebut. Dewan menilai tarif yang berlaku memberatkan dan meminta dilakukan rasionalisasi. "Meskipun RSUD menerapkan sistem BLUD dan membutuhkan pendapatan operasional, fungsi sosial dan pendidikan tidak boleh diabaikan," tegas Syamsuddin.
Layanan Kemo dan Skema Anggaran Tahun Jamak
Poin ketiga yang disorot adalah kejelasan proses lelang untuk fasilitas medis krusial. Layanan kemoterapi dan kedokteran nuklir dinilai sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga kepastian pengadaannya menjadi prioritas. Sementara itu, poin keempat menyangkut penambahan ruangan dan fasilitas vital yang diharapkan direncanakan lewat skema anggaran tahun jamak.
Anggota Komisi IV, Dino Andrian, menambahkan bahwa penyesuaian tarif magang UBT harus segera mendapat respons resmi dari pihak rumah sakit. Hal ini dinilai penting demi kepastian pendidikan calon dokter daerah.
Selain itu, Ketua Komisi IV Tamara Moriska juga menanyakan kesiapan rumah sakit mengantisipasi lonjakan pasien ISPA. Kekhawatiran ini muncul seiring maraknya kasus kebakaran hutan dan lahan di wilayah sekitar Kalimantan Utara.
Pihak manajemen RSUD dr. H. Jusuf SK yang diwakili jajaran wakil direktur menyambut baik masukan tersebut. Mereka berjanji menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi dewan demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kaltara.
