Fenomena ini membuat sebagian warga dengan aset terbatas tercatat pada desil lebih tinggi secara administratif lantaran pola konsumsinya meniru kelompok ekonomi atas. Akibatnya, muncul keresahan ketika hak bantuan sosial mereka berkurang atau hilang karena data menunjukkan status kesejahteraan yang meningkat.
Akar Masalah: Data Pendapatan yang Sulit Diukur
Dr. Margiyono yang juga menjabat Wakil Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kaltara memaparkan, indikator kesejahteraan mendasar seharusnya tidak hanya diukur dari pendapatan riil. Lebih tepatnya, ukuran itu mencakup pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income, termasuk pendapatan utama, bantuan, tunjangan, hingga hibah.
"Namun, dalam survei atau sensus data ekonomi, data pendapatan adalah hal yang sensitif. Jarang ada responden yang jujur menyebutkan nominal pendapatannya secara pasti. Oleh karena itu, metodologi ilmiah yang diakui dan digunakan BPS mengukur pendapatan dari pola pengeluaran atau konsumsi," jelasnya kepada wartawan di Tarakan akhir pekan ini.
Budaya Pamer yang Mengacaukan Statistik
Dr. Margiyono menyoroti persoalan klasik di lapangan: budaya pamer yang melekat pada sebagian masyarakat. Kelompok ekonomi menengah ke bawah kerap memiliki pola belanja serupa, bahkan lebih tinggi, dibandingkan kelompok yang secara finansial lebih mapan.
"Masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah sering kali memiliki pola konsumsi dan gaya hidup yang sama bahkan lebih tinggi daripada masyarakat yang secara ekonomi lebih mampu. Fenomena ini kerap memicu anggapan 'lu bisa, gue juga bisa'," ungkapnya.
Perilaku ini tecermin nyata dalam keseharian, mulai dari pemilihan merek barang kebutuhan pokok hingga tempat nongkrong di kafe. Ketika petugas survei menanyakan barang serta merek yang dibeli, jawaban rumah tangga berpendapatan rendah kerap nyaris identik dengan rumah tangga berpendapatan tinggi.
Dampaknya, potret statistik menjadi paradoks. Warga yang aset riilnya minim bisa terlempar ke kategori desil 9 atau 10 karena indikator konsumsinya dinilai sejahtera.
Dampak Ganda pada Ekonomi Lokal dan Bantuan Sosial
Dr. Margiyono menilai fenomena ini memiliki dua sisi mata pisau. Di satu sisi, gairah konsumsi yang tinggi membuat roda perekonomian lokal berputar lebih kencang—ditandai menjamurnya usaha mikro, warung makan, hingga kafe yang ramai pengunjung.
Sisi gelapnya mulai terasa ketika warga dikejutkan pencabutan hak bantuan. Banyak yang merasa tidak sejahtera secara finansial justru kehilangan status penerima manfaat karena data administrasi menunjukkan lonjakan kemampuan konsumsi. Kondisi inilah yang memicu polemik panjang di tengah masyarakat Kaltara.
Solusi Jangka Panjang: Menekan Gengsi, Menabung untuk Aset
Menghadapi persoalan struktural tersebut, Dr. Margiyono mendorong transformasi budaya ekonomi secara bertahap. Masyarakat diminta mulai mengalihkan kebiasaan belanja barang konsumtif ke aktivitas yang lebih produktif seperti menabung atau investasi.
"Masyarakat perlu mulai mengarahkan sisa atau alokasi uangnya ke penggunaan yang produktif. Menurunkan gengsi belanja barang konsumtif, mengalihkan dana ke tabungan (saving), dan melakukan investasi pada aset-aset yang bernilai tambah," sarannya.
Aset produktif yang dimaksud bisa berupa rumah sewa, kontrakan, kendaraan usaha, hingga modal bisnis. Dengan fundamental kepemilikan aset yang kuat, kenaikan status desil masyarakat tidak lagi semata didorong gaya hidup temporer, melainkan berdasarkan peningkatan daya beli yang permanen dan kesejahteraan riil yang berkelanjutan.
