KALIMANTAN UTARA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan total beras yang disiapkan untuk program ini mencapai 900 ribu hingga hampir 1 juta ton. Detail teknis distribusi akan dimandatkan ke Perum Bulog.
"Jumlahnya tetap 30 kg. Anggarannya sekitar Rp 17 triliun," kata Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Pusat, Selasa (8/9).
Skema Penyaluran Dirapel, Bukan Dicicil
Berbeda dengan pola sebelumnya yang membagikan 10 kg per bulan, pemerintah berencana menyerahkan beras 30 kg tersebut sekaligus dalam satu kali penyaluran. Usulan ini datang dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
"Biasanya kan paketnya 10 kg, tetapi kemarin dari Menko Pangan mengusulkan supaya paketnya dijadikan satu di 30 kg. Nanti tentu teknisnya dari Bulog," ujar Airlangga.
Rencananya, bansos beras periode Oktober-Desember 2026 tetap dirapel menjadi satu kali penyerahan meski masa penyalurannya berlangsung tiga bulan.
Latar Belakang: Fenomena El Nino dan Daya Beli
Perpanjangan bansos beras merupakan langkah pemerintah merespons fenomena El Nino yang berpotensi menekan produksi pangan domestik dan mengerek harga. Bantuan pangan ini diharapkan menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah di tengah gejolak harga.
Penetapan desil 1 hingga desil 4 sebagai sasaran penerima menunjukkan program ini menyasar kelompok pengeluaran terbawah. Data tersebut merujuk pada basis data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikelola pemerintah.
Peran Bulog dalam Rantai Distribusi
Perum Bulog mendapat mandat penuh untuk mengurus aspek teknis, mulai dari pengadaan, pergudangan, hingga pengantaran ke titik distribusi. Airlangga menegaskan keputusan final tetap mengacu pada paket 30 kg per penerima.
Sebelumnya, program bansos beras dengan skema 10 kg per bulan telah berjalan dan menjangkau jutaan keluarga penerima manfaat. Perubahan skema menjadi 30 kg sekaligus bertujuan memangkas biaya logistik dan frekuensi distribusi di lapangan.
Pemerintah belum merinci mekanisme pengawasan penyaluran agar bantuan tepat sasaran. Yang jelas, anggaran Rp 17 triliun yang disiapkan mencerminkan komitmen fiskal yang tidak kecil di tengah tekanan belanja negara.
