TANJUNG SELOR — Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikbud Bulungan, Setim Jalung, menyebut angka 2.094 anak tidak sekolah (ATS) itu merupakan hasil pendataan dan penanganan bersama yang melibatkan pemerintah desa, sekolah, serta organisasi perangkat daerah. Data awal sebelumnya mencatat 2.999 anak.
"Awalnya data anak tidak sekolah sekitar 2.999 anak. Setelah dilakukan pendataan dan penanganan bersama, sekarang berkurang menjadi 2.094 anak," kata Setim, Senin (2/11).
Penurunan 905 anak itu belum menyelesaikan persoalan. Disdikbud masih mengejar sisa ATS agar kembali mendapat akses pendidikan, baik melalui sekolah formal maupun pendidikan kesetaraan.
Bekerja Bantu Orang Tua hingga Pernikahan Dini Jadi Penyebab
Setim menjelaskan, tingginya angka ATS dipengaruhi sejumlah faktor. Anak memilih bekerja untuk membantu orang tua, sementara sebagian lain terjerat pernikahan dini.
"Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak tidak melanjutkan pendidikan, termasuk bekerja membantu orang tua dan pernikahan dini," ungkapnya.
Kondisi itu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan. Penanganan tidak cukup hanya dengan mendata jumlah anak, tetapi juga harus mengetahui kondisi dan penyebab mereka tidak bersekolah.
Sekolah Paket Jadi Jalur Kembali ke Pendidikan
Disdikbud Bulungan mendorong anak kembali memperoleh akses pendidikan melalui sekolah formal maupun pendidikan kesetaraan atau sekolah paket. Jalur ini dibuka bagi anak yang sudah telanjur putus sekolah dan tak lagi cocok dengan bangku kelas reguler.
"Kami berupaya mencari solusi agar anak-anak yang tidak sekolah bisa kembali mendapatkan akses pendidikan," katanya.
Untuk memperkuat pendataan, Disdikbud telah menggelar pelatihan bagi operator desa dan sekolah. Mereka dilibatkan karena berperan penting menemukan anak-anak yang belum mendapatkan akses pendidikan.
Anak Belum Pernah Sekolah dan Sering Pindah Jadi Kendala Pendataan
Proses pendataan masih menjadi salah satu kendala utama. Anak yang sebelumnya terdaftar dalam sistem pendidikan relatif lebih mudah ditelusuri ketika mengalami putus sekolah.
Sebaliknya, anak yang belum pernah bersekolah maupun berpindah-pindah tempat tinggal membutuhkan penelusuran lebih lanjut. "Yang sulit itu mendata anak yang tidak pernah sekolah dan mereka yang berpindah-pindah tempat tinggal. Karena itu, kami terus melakukan pendataan agar mereka bisa ditemukan dan mendapatkan akses pendidikan," tutur Setim.
Untuk memperkuat validitas data, Disdikbud Bulungan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Badan Pusat Statistik (BPS). Data kependudukan dan informasi anak yang telah tercatat dalam sistem pendidikan menjadi acuan mengidentifikasi sasaran penanganan.
