KALIMANTAN UTARA — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang sudah mengantongi persetujuan plan of development (PoD) segera mengeksekusi proyeknya, termasuk Pertamina. Desakan itu muncul karena Indonesia masih mengimpor 700–750 ribu barel minyak per hari di tengah produksi nasional yang hanya 600–650 ribu barel per hari.
Permintaan itu disampaikan Bahlil dalam pembukaan FOREK Hulu Migas 2026, Rabu (28/10). Jika KKKS tidak mampu menggarap konsesinya, pemerintah meminta blok tersebut dikembalikan kepada negara untuk ditawarkan ke pihak lain yang lebih siap.
"Kalau tidak mampu, serahkan konsesi itu kepada negara. Nanti kita akan menawarkan kepada siapa yang bisa mengerjakan," kata Bahlil dalam forum tersebut.
Pertamina Diminta Tidak Bekerja Lambat
Arahan itu juga berlaku bagi Pertamina. Bahlil menegaskan status perusahaan milik negara bukan alasan untuk bergerak lambat dalam mengeksekusi proyek hulu migas.
Jika tidak sanggup, Pertamina diminta berbagi pengelolaan dengan perusahaan lain. "Sekalipun Pertamina punya negara, saya tidak meminta untuk kalian kerjanya lambat. Harus cepat," ujarnya.
Selisih Konsumsi dan Produksi Jadi Pemicu
Desakan Bahlil berangkat dari selisih besar antara konsumsi dan produksi minyak nasional. Konsumsi mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi baru sekitar 600–650 ribu barel per hari.
Program biodiesel B50 menutup sekitar 250–300 ribu barel dari kebutuhan tersebut. Meski begitu, sisa kebutuhan yang masih harus diimpor tetap sekitar 700–750 ribu barel per hari.
"Pekerjaan yang masih berat sekali bagi kami adalah bagaimana meningkatkan lifting," kata Bahlil.
Momentum Harga Minyak Dunia
Bahlil menilai momentum saat ini tepat untuk bergerak. Harga minyak dunia sedang naik dan permintaan global menguat.
Kondisi geopolitik yang tidak menentu membuat setiap negara memproteksi kebutuhan energinya masing-masing. Perebutan minyak berpotensi memicu ketegangan di berbagai kawasan, termasuk Asia Tenggara.
Sumur Tua dan Tantangan Teknologi
Upaya peningkatan produksi menghadapi tantangan berat. Sebagian besar sumur minyak Indonesia sudah tua dan lifting nasional terus turun dalam 10 tahun terakhir.
Untuk itu, Bahlil meminta KKKS berinovasi dengan rekayasa teknologi guna mengoptimalkan produksi, seperti yang dilakukan Exxon di Cepu, Jawa Timur. Ia menyebut arahannya sebagai anjuran, bukan ancaman, agar pelaku usaha bergerak cepat.
Bahlil optimistis target Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai pada 2029–2030 jika seluruh pemegang konsesi bekerja serius. Percepatan eksekusi proyek menjadi bagian dari upaya mewujudkan swasembada energi.
Lifting 2025 Sesuai Target APBN
Sepanjang 2025, realisasi lifting minyak tercatat 605 ribu barel per hari (BOPD), sesuai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bahlil mengapresiasi kontribusi para pelaku hulu migas atas capaian tersebut.
"Saya ingin mengatakan bahwa ini terjadi karena kerja Bapak Ibu semua, bukan kerja pemerintah, tapi itu hasil karya Bapak Ibu di depan saya ini," kata Bahlil.
Direktur Utama Pertamina Hulu Energi (PHE) Sunaryanto, yang menjadi host FOREK tahun ini, menyebut forum tersebut sebagai wadah kolaborasi strategis antara pemerintah, regulator, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan industri hulu migas.
"Kolaborasi ini merupakan wujud komitmen bersama untuk menghadirkan forum yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan serta menjadi ruang dialog yang konstruktif dalam menjawab tantangan industri hulu migas nasional," kata Sunaryanto.
FOREK Hulu Migas 2026 diikuti lebih dari 1.100 peserta dari kalangan KKKS, asosiasi hulu migas, mitra industri global, kementerian dan lembaga, hingga pelaku industri. Forum ini menghadirkan lebih dari 40 narasumber dan pakar dari dalam maupun luar negeri.
Rangkaian plenary session dan stream session membahas sejumlah isu strategis, mulai dari daya saing investasi, kebijakan fiskal, komersialisasi minyak dan gas bumi, pengelolaan aset, tata kelola keuangan, hingga penguatan kemitraan dan akses pembiayaan.
Bagi pemerintah, percepatan eksekusi blok yang sudah mengantongi PoD menjadi ujian nyata: tanpa lifting yang naik, ketergantungan pada impor minyak akan tetap membebani neraca perdagangan dan anggaran energi nasional.
