KALIMANTAN UTARA — Danantara dinilai berpotensi mendorong PDB Indonesia, tetapi Komisaris Pelindo Arief Poyuono mengingatkan bahwa keberhasilannya tidak boleh diukur dari besarnya aset yang dikonsolidasikan. Ia menuntut tata kelola profesional, transparansi, dan pengawasan ketat agar investasi negara benar-benar menghasilkan nilai tambah.
Paragraf pembuka: Penilaian itu disampaikan Arief di tengah perdebatan publik soal peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang mengelola aset BUMN dalam skala besar. Menurut dia, kontribusi terhadap produk domestik bruto, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan penguatan industri nasional harus menjadi tolok ukur utama, bukan jumlah aset yang berhasil dikumpulkan.
Aset Negara Harus Jadi Kekuatan Produktif
Arief menilai konsolidasi aset negara melalui Danantara membuka peluang mengoptimalkan sumber daya yang selama ini belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan. Investasi strategis diharapkan mengubah aset tersebut menjadi sumber pendapatan sekaligus memperkuat kapasitas ekonomi nasional.
"Negara memiliki aset yang sangat besar. Tantangannya adalah mengubah aset tersebut menjadi kekuatan produktif yang mampu menciptakan pendapatan, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing industri Indonesia," kata Arief dalam pandangannya mengenai pengaruh Danantara terhadap peningkatan PDB Indonesia.
Dalam pendekatan pengeluaran, investasi merupakan salah satu komponen pembentuk PDB bersama konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan ekspor neto. Jika diarahkan ke infrastruktur, hilirisasi industri, energi, dan pangan, dampaknya berpotensi meluas ke berbagai kegiatan ekonomi.
Hilirisasi dan Efek Berganda Investasi
Arief menekankan pentingnya hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Investasi yang memperkuat industri pengolahan dan berorientasi ekspor dinilai dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada penjualan komoditas mentah.
"Indonesia tidak boleh hanya menjadi pemasok bahan mentah. Kita harus meningkatkan nilai tambah di dalam negeri agar manfaat sumber daya alam lebih besar dirasakan oleh perekonomian nasional dan masyarakat," ujarnya.
Ia juga menyoroti penurunan kontribusi manufaktur terhadap PDB, yang dalam bahan kajiannya disebut turun dari sekitar 30 persen pada era Orde Baru menjadi sekitar 19 persen. Kondisi itu menunjukkan perlunya memperkuat kembali sektor industri agar pertumbuhan tidak hanya bertumpu pada konsumsi dan aktivitas berbasis komoditas.
Pengawasan Ketat dan Risiko Fiskal
Besarnya aset dan kewenangan investasi Danantara harus diimbangi sistem pengawasan yang memadai. Pengelolaan dana negara dalam skala besar membutuhkan standar akuntabilitas tinggi untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan.
"Semakin besar aset yang dikelola, semakin besar pula tanggung jawab pengelolanya. Transparansi dan akuntabilitas tidak boleh menjadi pelengkap, tetapi harus menjadi fondasi utama dalam setiap keputusan investasi Danantara," kata mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Arief mengingatkan agar pengelolaan Danantara tidak menimbulkan risiko baru bagi keuangan negara. Pengalihan dividen BUMN ke skema investasi perlu disertai perencanaan cermat agar kebutuhan penerimaan negara, kemampuan perusahaan berkembang, dan pembiayaan investasi tetap seimbang.
"Danantara harus memperkuat kemampuan ekonomi negara, bukan menciptakan kerentanan fiskal baru," ujarnya.
Katalisator, Bukan Pesaing Swasta
Kehadiran lembaga investasi negara semestinya memperluas kapasitas pembiayaan pembangunan, bukan menyingkirkan pelaku usaha yang mampu berinvestasi mandiri. Sinergi antara investasi negara dan swasta dinilai dapat mempercepat pembangunan infrastruktur serta memperbesar kapasitas produksi, asalkan pembagian risiko jelas dan aturan pasti bagi seluruh pelaku usaha.
"Danantara seharusnya menjadi katalisator investasi, bukan pesaing yang mematikan ruang gerak swasta," kata Arief.
Ia menambahkan, evaluasi kinerja Danantara perlu dilakukan berkala dengan indikator terukur, termasuk tingkat pengembalian investasi, dampak terhadap PDB, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi terhadap industri nasional. Pengawasan independen dan keterbukaan informasi menjadi syarat menjaga kepercayaan publik dan investor.
Dengan pengelolaan profesional, Danantara berpeluang menjadi instrumen strategis mempercepat transformasi ekonomi. Namun, potensi itu sangat bergantung pada ketepatan strategi investasi, kualitas proyek, dan konsistensi tata kelola — faktor yang akan menentukan apakah kekayaan negara benar-benar berbuah menjadi kapasitas produksi dan kesejahteraan, atau justru berhenti sebagai portofolio aset di atas kertas.
