TANJUNG SELOR — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kaltara, Obed Daniel LT., mewakili Ketua Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Kaltara Nur Laila, membuka Forum Komunikasi Daerah Program M4CR di Ruang Rapat Hotel Luminor. Forum ini diinisiasi Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Rehabilitasi Mangrove, bagian dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan.
Pertemuan tersebut menyasar empat sasaran utama: memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, menyelaraskan kebijakan, mengintegrasikan data dan informasi, serta membangun komitmen bersama dalam pengelolaan mangrove berkelanjutan. Pesertanya mencakup perwakilan Kemenhut, kepala perangkat daerah Pemprov Kaltara, pemerintah kabupaten/kota, program M4CR, SPEAK Indonesia, akademisi, pelaku usaha, dan organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam KKMD Kaltara.
Rehabilitasi Mangrove Disebut Tak Bisa Dikerjakan Pemerintah Sendiri
Dalam sambutan yang dibacakan Obed, KKMD Kaltara menegaskan bahwa perlindungan dan rehabilitasi mangrove memerlukan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah dinilai tidak mampu menjalankan upaya itu tanpa dukungan pemangku kepentingan lain.
"Rehabilitasi mangrove harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, diperlukan kolaborasi kuat dengan pusat, akademisi, dunia usaha, masyarakat, hingga media," ujarnya.
Obed juga menyoroti pentingnya komunikasi yang tepat agar program M4CR berjalan sesuai harapan di lapangan. Informasi soal program dan pelestarian mangrove perlu disampaikan secara jelas, akurat, dan mudah dipahami masyarakat luas.
Strategi Komunikasi Partisipatif Jadi Fokus Forum
Forum ini diarahkan mampu memperkuat strategi komunikasi, menyamakan pemahaman, serta mengembangkan pola komunikasi yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan. Harapannya, forum bisa dimanfaatkan secara nyata oleh petugas lapangan, penyuluh, humas perangkat daerah, hingga insan media.
Materi edukasi mengenai mangrove diminta disampaikan dengan bahasa sederhana, berbasis fakta dan data, serta disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pendekatan ini dinilai penting agar pesan pelestarian tidak berhenti di kalangan terbatas.
"Forum ini harus mampu memperkuat strategi komunikasi, menyamakan pemahaman, serta mengembangkan pola komunikasi yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan," jelasnya.
Warga Diminta Jadi Mitra, Bukan Sekadar Penerima Informasi
KKMD Kaltara menempatkan masyarakat sebagai mitra sekaligus pelaku utama pelestarian mangrove. Dengan keterlibatan aktif warga, upaya menjaga ekosistem pesisir diyakini berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
"Tempatkan masyarakat sebagai mitra dan pelaku utama pelestarian, bukan sekadar penerima informasi. KKMD Kaltara harus menjadi wadah koordinasi yang menyatukan kepentingan dan mendorong aksi nyata di daerah," tuturnya.
Dari forum ini diharapkan tersusun rekomendasi dan komitmen bersama yang bisa ditindaklanjuti untuk memperkuat pengelolaan mangrove di Kalimantan Utara. Ekosistem pesisir yang terjaga menjadi modal jangka panjang bagi wilayah yang garis pantainya panjang ini.
