JAKARTA — Satyawan Pudyatmoko saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan. Sebelum menduduki posisi itu, ia pernah bertugas sebagai Deputi Bidang Perencanaan dan Evaluasi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.
Dudung menilai latar belakang Satyawan cocok memimpin badan baru tersebut. "Tadi kalau tidak salah ya, Profesor Satyawan kalau enggak salah, itu dari Kementerian Kehutanan. Ya, ahlinya," kata Dudung.
Menko Polkam menyampaikan pernyataan itu seusai rapat terbatas mengenai penanganan karhutla. Ia berharap pelantikan kepala BPGMN bisa digelar dalam waktu dekat. "Mudah-mudahan minggu depan bisa dilantik," ujarnya.
BRGM Berakhir, BPGMN Dibentuk untuk Perkuat Pencegahan Karhutla
BRGM merupakan lembaga yang sebelumnya menangani restorasi ekosistem gambut dan rehabilitasi mangrove di sejumlah provinsi prioritas. Masa tugas lembaga tersebut berakhir pada 31 Desember 2024.
Presiden Prabowo Subianto pada 24 September 2026 memutuskan pembentukan BPGMN. Keputusan itu diambil setelah Presiden berdiskusi dengan sejumlah akademisi dan pakar mengenai pengelolaan lahan gambut serta penanganan kebakaran di Istana Merdeka, Jakarta.
Pembentukan BPGMN diarahkan memperkuat pencegahan karhutla melalui penelitian, pemetaan, sistem deteksi dini, serta pemantauan titik panas di kawasan gambut.
Badan Baru akan Libatkan Ilmuwan dan Profesional
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya pada Jumat (25/9) mengatakan pembentukan BPGMN merupakan salah satu hasil pembahasan Presiden bersama para ahli. "Badan ini akan melibatkan para ilmuwan dan profesional," katanya.
Pelibatan ilmuwan dan profesional tersebut diharapkan memperkuat pengelolaan gambut berbasis penelitian. Badan ini juga didorong mendukung pencegahan kebakaran sejak dini.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada Rabu (30/9) mengatakan pemerintah tengah menyiapkan rancangan peraturan presiden mengenai pembentukan BPGMN. Badan tersebut direncanakan berada langsung di bawah Presiden.
Fokus BPGMN mencakup penguatan pencegahan karhutla dan pengelolaan ekosistem gambut serta mangrove. Sejumlah provinsi prioritas yang sebelumnya ditangani BRGM, termasuk kawasan gambut di Kalimantan, akan menjadi perhatian badan baru ini.
