TANJUNG SELOR — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Utara tidak lagi hanya direspons setelah api membesar. Pemerintah Provinsi melalui DPMD menggeser strategi dengan menjadikan desa sebagai garda depan pencegahan lewat konsep Desa Zero Karhutla.
Gagasan ini disampaikan Kepala DPMD Kaltara, Dr. Obed Daniel LT., S.Hut., M.M., di sela apel gabungan di halaman Kantor Gubernur Kaltara, Senin (7/9) pagi.
Insentif bagi Desa Bebas Api
Desa yang mampu mempertahankan wilayahnya tanpa kebakaran bakal menerima penghargaan. Bentuknya tidak sekadar seremoni, melainkan peningkatan kapasitas perangkat desa dan dukungan pendanaan yang bisa dialokasikan untuk pembangunan.
“Desa yang mampu menjaga wilayahnya tetap bebas Karhutla perlu diberikan penghargaan atau insentif. Bentuknya bisa berupa peningkatan kapasitas maupun dukungan dana untuk pembangunan desa,” ujar Obed.
Pendekatan ini lahir dari realitas di lapangan. Larangan membakar lahan sebenarnya sudah dipahami warga, tetapi praktik itu masih bertahan karena dianggap paling murah dan praktis.
“Sebagian masyarakat sebenarnya sudah tahu bahwa membakar lahan itu dilarang. Namun, cara ini masih dipilih karena dianggap paling murah dan mudah,” kata Obed.
Mengubah Pola Penanganan Karhutla
Selama ini penanganan karhutla di Kaltara cenderung reaktif—pemadaman baru dilakukan setelah api muncul dan meluas. DPMD ingin membalik logika tersebut: pencegahan sejak dini harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar pelengkap.
“Mudah-mudahan konsep Zero Karhutla ini bisa diterapkan. Kita ingin mencegah Karhutla agar tidak terus berulang dari tahun ke tahun,” jelasnya.
Upaya ini tidak berjalan sendiri. Kesiapan sarana pemadaman tetap menjadi perhatian, termasuk kendaraan pemadam tipe slip-on, mobil suplai air, hingga armada speedboat untuk wilayah perairan. Koordinasi lintas lembaga—pemda, TNI, Polri, dan instansi terkait—juga dinilai krusial agar respons kebakaran bisa bergerak cepat.
Di Balik Apel: Soal Disiplin ASN
Dalam kesempatan yang sama, Obed menyoroti kedisiplinan aparatur sipil negara. Ia meminta ASN yang mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH) cokelat khaki menaati ketentuan atribut, termasuk memasukkan baju ke dalam celana.
“Saya meminta ASN yang mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH) berwarna cokelat khaki menggunakan pakaian sesuai ketentuan, termasuk memasukkan baju ke dalam,” tegasnya.
Kehadiran dalam apel pagi juga diminta berjalan tertib. Menurut Obed, disiplin bukan hanya soal aturan, melainkan tanggung jawab aparatur dan teladan bagi ASN di kabupaten/kota serta masyarakat luas.
Dengan skema insentif ini, desa diharapkan tidak lagi menjadi pihak yang sekadar menerima dampak kebakaran, tetapi justru tampil sebagai garda terdepan pencegahan—sebuah gerakan yang diharapkan berkelanjutan dari tahun ke tahun.
