BULUNGAN — Kesadaran akan pentingnya disiplin aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh berhenti pada sosialisasi belaka. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Utara (Kaltara) mengingatkan bahwa pengawasan melekat harus datang dari eselon tertinggi di setiap organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari kepala dinas hingga kepala bidang.
Menurut Kepala BKD Kaltara, Dr. Andi Amriampa, S.Sos, M.Si, peran atasan langsung sangat menentukan dalam membentuk perilaku ASN. Pembinaan yang sistematis dan berkelanjutan dinilai lebih efektif ketimbang menunggu adanya laporan pelanggaran masuk ke meja BKD.
Pembinaan Kunci Cegah Pelanggaran Sebelum Terjadi
Andi menjelaskan bahwa pembinaan internal oleh pimpinan OPD bertujuan memberikan pemahaman utuh kepada ASN mengenai aturan main dalam bertugas. Dengan pemahaman yang baik, setiap aparatur diharapkan mampu membedakan tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.
“Atasan langsung ataupun pimpinan di perangkat daerah itu harus secara sistematis, simultan dan terus melakukan pembinaan di internal mereka,” ujarnya belum lama ini di Bulungan.
Ia menekankan, pendekatan preventif ini jauh lebih penting daripada tindakan represif. Jika pembinaan berjalan rutin, potensi pelanggaran disiplin bisa ditekan sejak dini tanpa harus menunggu aparatur berurusan dengan hukum kepegawaian.
Menyoal Jenis Hukuman: Dari Teguran Lisan hingga Sanksi Berat
Meski pembinaan digencarkan, BKD Kaltara tetap mengingatkan adanya konsekuensi tegas bagi ASN yang terbukti melanggar. Dalam aturan disiplin ASN, tingkatan hukuman telah diatur secara berjenjang sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.
Untuk pelanggaran ringan, sanksi yang dijatuhkan dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, hingga pernyataan tidak puas yang dikeluarkan oleh atasan langsung. Adapun untuk pelanggaran yang lebih berat, penanganannya dilakukan melalui mekanisme resmi yang telah ditentukan sesuai dengan kewenangan masing-masing pejabat pembina kepegawaian.
Pihak BKD berharap para pimpinan OPD tidak hanya bertindak ketika kasus pelanggaran sudah mencuat ke permukaan. Pengawasan yang konsisten dan pembinaan yang humanis justru menjadi kunci utama untuk menjaga profesionalisme dan integritas aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
