TARAKAN — Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disdikbud Kaltara, Hasanuddin, memastikan pembangunan SMA Negeri 3 Tana Tidung tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proyek itu didanai APBN melalui skema revitalisasi sekolah.
“Karena anggaran kami terbatas tadi, kami mengajukan revitalisasi ke APBN,” ungkapnya.
Pembangunan Daerah Dihentikan Sementara
Hasanuddin menyebut, untuk saat ini tidak ada pembangunan baru yang bersumber dari APBD. Kebijakan itu diambil menyusul efisiensi yang menekan ruang fiskal pemerintah provinsi.
“Artinya untuk yang saat ini tidak ada pembangunan. Pembangunan untuk sementara,” ujarnya.
Kendati demikian, penghentian tersebut tidak membuat pembangunan sekolah berhenti total. Disdikbud Kaltara menggenjot pengajuan proposal revitalisasi ke pemerintah pusat agar kebutuhan sarana pendidikan tetap terpenuhi.
USB SMA Negeri 3 Tana Tidung Ditargetkan Rampung 2026
“Alhamdulillah tahun ini dengan dukungan Bapak Gubernur kemarin, kami mendapatkan unit sekolah baru lagi satu di SMA Negeri 3 Tana Tidung,” jelas Hasanuddin.
Pembangunan USB itu ditargetkan tuntas dan diresmikan pada tahun depan. Jika berjalan sesuai rencana, SMA Negeri 3 Tana Tidung dapat segera menggelar kegiatan belajar mengajar dengan fasilitas milik sendiri.
SMA Negeri 4 Tarakan Kebagian Ruang Kelas Baru
Dukungan revitalisasi tidak hanya berbentuk USB. Sejumlah sekolah lain menerima bantuan rehabilitasi dan penambahan Ruang Kelas Baru (RKB). Salah satunya SMA Negeri 4 Tarakan.
“Contoh di SMA 4 Tarakan. Alhamdulillah saya juga dapat bantuan di sana, bantuan penambahan RKB, Ruang Kelas Baru,” bebernya.
Target Sekolah Menumpang Tuntas Tahun Depan
Disdikbud Kaltara juga menargetkan persoalan sekolah yang masih menumpang di fasilitas sekolah lain dapat diselesaikan. SMA Negeri 3 Nunukan telah diresmikan dan tidak lagi menggunakan gedung sekolah lain.
“Yang kemarin menumpang, tuntaslah. Insyaallah tahun depan sudah tuntas. SMA 5 sudah tidak menumpang lagi, kita sudah bangun. Tahun ini kita sudah meresmikan SMA Negeri 3 Nunukan, sudah tidak menumpang lagi,” ungkapnya.
Skema pendanaan dari pusat ini menunjukkan pembangunan pendidikan daerah harus menyesuaikan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Ketika anggaran pembangunan tertekan efisiensi, Disdikbud dituntut lebih aktif mencari dukungan agar kebutuhan sekolah tetap terpenuhi.
