KALIMANTAN UTARA — Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, membenarkan bahwa skema pengalihan pengelolaan sedang disusun dan ditargetkan rampung sebelum akhir tahun anggaran 2025. "Kami sedang menyiapkan regulasi turunan berupa Peraturan Gubernur yang menjadi payung hukum pengalihan ini," ujarnya di Balai Kota, Selasa (18/6). Nantinya, Transjakarta tidak hanya mengelola busway di darat, tetapi juga armada kapal cepat dan kapal barang yang melayani rute Jakarta–Kepulauan Seribu.
Integrasi Tarif Jak Lingko dan Armada Pengganti
Langkah ini mengubah pola layanan yang selama ini dijalankan PT ASDP Indonesia Ferry dan operator swasta. Pemprov DKI menargetkan integrasi sistem pembayaran, sehingga warga pulau bisa menggunakan kartu Jak Lingko yang sama untuk naik Transjakarta di darat dan kapal di laut. Tarif yang berlaku nanti akan mengikuti skema subsidi silang, berbeda dengan tarif komersial murni yang diterapkan operator saat ini.
Kepala Dinas Perhubungan DKI juga menyebutkan bahwa kajian teknis kapal pengganti sudah masuk tahap akhir. "Kami sudah hitung kebutuhan armada, minimal enam kapal cepat berkapasitas 150 penumpang untuk rute utama ke Pulau Pramuka," tambah Syafrin. Pemprov DKI juga akan mengganti sebagian kapal tua yang usianya di atas 20 tahun dengan kapal berstandar keselamatan baru.
Alasan Percepatan: Keluhan Warga dan Pariwisata
Keputusan ini dipercepat setelah evaluasi layanan selama dua tahun terakhir menunjukkan keluhan berulang dari warga terkait ketepatan jadwal dan kondisi kapal. Data Dinas Perhubungan DKI mencatat okupansi kapal penumpang ke Kepulauan Seribu rata-rata 78 persen pada akhir pekan, namun turun drastis menjadi 40 persen di hari kerja. Ketimpangan ini membuat operator swasta kerap menunda keberangkatan jika muatan minim.
Pengamat transportasi dari Universitas Indonesia, Ellen Tangkudung, menilai langkah ini tepat tetapi perlu diawasi eksekusinya. "Transjakarta punya pengalaman mengelola subsidi dan integrasi antarmoda di darat. Tantangannya ada di pemeliharaan kapal dan cuaca, dua hal yang tidak mereka hadapi di jalan raya," katanya. Ia juga menyoroti kebutuhan revitalisasi dermaga di Pulau Tidung dan Pulau Kelapa yang selama ini belum memenuhi standar keselamatan.
Nasib Karyawan Operator Swasta dan Jadwal Transisi
Pemprov DKI memastikan masa transisi dimulai dengan uji coba operasional terbatas pada kuartal ketiga 2026. Selama periode itu, Transjakarta akan mengambil alih layanan secara bertahap, dimulai dari rute utama Jakarta–Pulau Pramuka, kemudian menyusul rute ke Pulau Tidung dan Pulau Kelapa. Peralihan penuh direncanakan pada Januari 2027.
Soal karyawan operator swasta yang selama ini melayani rute tersebut, Dinas Perhubungan DKI menyatakan akan ada mekanisme alih daya. "Kami sedang menghitung kebutuhan kru kapal minimal, termasuk nahkoda dan teknisi mesin. Prioritas kami adalah mereka yang sudah berpengalaman di perairan Kepulauan Seribu," jelas Syafrin. Hingga saat ini, tercatat sekitar 200 pekerja yang terdampak langsung oleh kebijakan ini.
