Gubernur Kalimantan Utara Zainal A Paliwang akan menemui Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk menagih sisa dana pembangunan perbatasan Rp100 miliar yang belum terealisasi. Dari total janji Rp150 miliar, baru Rp50 miliar yang dikucurkan pada tahap pertama. Pertemuan itu menyusul pergantian posisi Menkeu dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara.
TANJUNG SELOR — Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang menyatakan akan menemui Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam waktu dekat. Pertemuan itu untuk menanyakan kelanjutan janji pengalokasian dana pembangunan wilayah perbatasan senilai Rp150 miliar.
Dana tersebut dijanjikan oleh Menkeu sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam pertemuan dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Kementerian Keuangan, Jakarta, Oktober tahun lalu.
“Nanti akan kita sampaikan kepada pengganti beliau (Purbaya), bahwa yang lalu itu baru dikucurkan Rp50 miliar, berarti kan masih tersisa Rp100 miliar,” ujar Zainal di Tanjung Selor, Sabtu.
Jembatan Binuang Jadi Prioritas Utama
Zainal menegaskan sisa anggaran Rp100 miliar akan diprioritaskan untuk membangun infrastruktur jembatan di kawasan perbatasan. Jembatan Binuang yang menghubungkan Kabupaten Malinau dengan Krayan, Kabupaten Nunukan, menjadi fokus utama.
“Yang menjadi prioritas utama saya ya Jembatan Binuang tentunya, supaya terkoneksi antara Malinau dan Krayan. Sehingga kita tidak lagi tergantung dengan negara tetangga dan tidak ada lagi di sana Garuda di dadaku, Malaysia di perutku,” tegasnya.
Menurut Gubernur, konektivitas Malinau–Krayan selama ini terkendala kondisi jembatan yang dinilai tidak laik dilalui. Pembangunan jalur darat yang memadai diharapkan memutus ketergantungan warga perbatasan pada akses dari wilayah Malaysia.
Pemprov Kaltara Dorong Realisasi hingga ke Kementerian PU
Sekretaris Provinsi Kaltara Denny Harianto menambahkan, Pemprov Kaltara akan terus mendorong janji bantuan dana pembangunan wilayah perbatasan itu terealisasi. Menurut dia, penyaluran Rp50 miliar tahap pertama sudah berjalan dan sisanya mulai diproses.
“Tetap kita dorong. Karena yang Rp50 miliar sudah terealisasi dan rasanya yang sisanya ini juga sudah mulai jalan,” kata Denny.
Denny mengaku optimistis sisa anggaran tersebut tetap dikucurkan untuk Kaltara. Namun ia menegaskan dana itu tidak masuk secara langsung ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara.
“Optimis. Tapi dengan catatan ya, bukan kita yang kelola melalui APBD, tetapi melalui Kementerian PU. Jadi kita penerima manfaatnya saja,” ujarnya.
Dengan skema tersebut, pembangunan jembatan di wilayah perbatasan akan dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pelaksana anggaran. Pemprov Kaltara berperan sebagai penerima manfaat atas infrastruktur yang terbangun.
