KALIMANTAN UTARA — Direktur Geopolitik GREAT Institute, Teguh Santosa, menilai langkah Lee Jae-myung menghubungi Prabowo Subianto merupakan keputusan yang beralasan secara diplomatik. Menurutnya, Indonesia termasuk segelintir negara yang mampu memelihara komunikasi hangat dengan kedua belah pihak di Semenanjung Korea tanpa terseret dalam rivalitas ideologi.
"Permintaan tersebut sangat beralasan karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan kedua Korea. Indonesia juga selama ini dikenal konsisten menjaga hubungan diplomatik yang harmonis, terbuka, dan bersahabat dengan Seoul maupun Pyongyang," kata Teguh dalam keterangannya, Minggu (2/8/2026). Modal Sejarah dan Kepemimpinan Prabowo
Teguh yang juga Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia–RRD Korea ini meyakini posisi netral Indonesia bukan sekadar retorika. Sejak masa Presiden Soekarno, Jakarta telah membangun jejaring kepercayaan dengan berbagai rezim di Korea Utara maupun Korea Selatan. Jejak diplomasi itu menjadi fondasi yang sulit ditiru negara lain.
Penulis buku Reunifikasi Korea: Game Theory tersebut menambahkan, gaya kepemimpinan Prabowo yang tegas namun cair dalam pergaulan internasional menjadi nilai tambah. Ia menilai presiden memiliki peluang besar untuk mendorong kedua negara kembali duduk dalam satu meja perundingan.
"Pengalaman Indonesia dalam diplomasi perdamaian serta kepemimpinan Prabowo dapat menjadi modal untuk mendorong dialog antara kedua negara," ujarnya. Momentum Dialog yang Berbeda dari 2018
Teguh menggarisbawahi perubahan lanskap politik di Korea Selatan sebagai faktor kunci. Lee Jae-myung yang berasal dari kubu progresif dinilai jauh lebih terbuka terhadap pendekatan dialog dibandingkan pemerintahan konservatif sebelumnya yang mengedepankan tekanan keamanan.
Namun, ia mengingatkan agar tidak menyamakan situasi saat ini dengan periode detente 2018–2019. Saat itu, pertemuan bersejarah antara Presiden Moon Jae-in dan Kim Jong Un sempat memicu optimisme global, tetapi dinamika politik di kedua negara kini telah bergeser signifikan.
"Kondisi hubungan kedua Korea saat ini berbeda dibandingkan periode dialog damai pada 2018–2019. Dinamika politik di kedua negara telah berubah sehingga membutuhkan pendekatan diplomasi yang lebih adaptif," jelas Teguh.
Ia menambahkan, kompleksitas isu keamanan di kawasan kini juga melibatkan kepentingan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Jepang. Oleh karena itu, peran Indonesia sebagai penyeimbang menjadi semakin relevan. Kesiapan Mendukung Pemerintah
Teguh mengaku siap memberikan masukan kebijakan kepada pemerintah Indonesia untuk menyukseskan upaya perdamaian tersebut. Berbekal pengalaman penelitian dan puluhan kali kunjungan ke Pyongyang serta Seoul, ia menilai saat ini adalah momentum yang tepat untuk membuka kembali jalur komunikasi antar-Korea.
"Berbekal pengalaman melakukan penelitian dan puluhan kali mengunjungi Korea Utara maupun Korea Selatan, saat ini merupakan momentum yang tepat membuka kembali jalur dialog," tuturnya.
Sebagai catatan sejarah, Semenanjung Korea terpecah menjadi dua negara setelah Jepang menyerah pada Sekutu di akhir Perang Dunia II. Perbedaan ideologi antara blok Barat dan Timur kemudian mengkristal menjadi konflik berkepanjangan yang hingga kini belum menemukan titik damai.
