KALIMANTAN UTARA — Pertemuan tertutup antara Menkeu dan bos Pertamina itu berlangsung di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta. Purbaya mengaku penasaran dengan sistem teknologi yang dimiliki Pertamina untuk membatasi konsumsi produk bersubsidi.
"Pertaminanya bagaimana, mungkin ya saya sih ingin tahu bagaimana teknologi yang mau dipakai untuk membatasi... bukan membatasi, tetapi supaya subsidinya tepat sasaran," ujar Purbaya saat ditemui usai pertemuan.
Menurutnya, saat ini orang kaya masih bisa membeli Pertalite dan LPG 3 kg yang harganya disubsidi negara. Padahal, kedua produk itu sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha kecil.
"Ini kan semua orang yang kaya juga masih bisa mengambil Pertalite dan gas bersubsidi. Nah, Pertamina kan punya teknologinya, saya ingin lihat teknologinya seperti apa dan penerapannya bagaimana," jelas Purbaya.
Anggaran Subsidi Belum Dibahas, Fokus ke Sistem Pengendalian
Purbaya menegaskan pertemuan ini belum menyentuh soal penambahan anggaran subsidi maupun kompensasi. Ia hanya ingin mendengar paparan teknis dari Pertamina terkait mekanisme pembatasan penyaluran.
"Kita pastikan subsidi tepat sasaran sehingga volumenya bisa terkendali. Kalau hal-hal lain, nanti kita tunggu Pertamina mau membicarakan apa, baru akan saya lihat nanti," tambahnya.
Pemerintah selama ini menggelontorkan triliunan rupiah setiap tahun untuk subsidi energi. Namun, kebocoran masih terjadi karena tidak ada sistem verifikasi ketat saat pembelian Pertalite dan LPG 3 kg di lapangan.
Sinyal Harga Pertamax Turun, Bahlil Tunggu Hitungan
Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membuka peluang penurunan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax dalam waktu dekat. Hal ini seiring tren penurunan harga minyak dunia dan acuan Indonesian Crude Price (ICP).
"Bahkan berpotensi untuk beberapa jenis BBM ketika harga minyak dunia turun, kita sudah meminta kepada pengusaha badan usaha swasta, termasuk Pertamina, untuk segera melakukan penyesuaian," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Senin (20/7/2026).
Meski begitu, Bahlil masih menghitung secara cermat sebelum mengeksekusi kebijakan tersebut. Kementerian ESDM akan menggelar rapat dengan badan usaha, baik Pertamina maupun perusahaan swasta, untuk menentukan formulasi harga baru.
"Dalam kondisi seperti ini, kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan masyarakat pengguna non-subsidi—yang jumlahnya sekitar 20 persen dari kelompok mampu. Namun di sisi lain, kita juga tidak boleh memberatkan para pelaku usaha di sektor perminyakan," pungkas Bahlil.
Langkah penurunan harga Pertamax dinilai strategis untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah di tengah tekanan ekonomi. Sekaligus mengurangi disparitas harga antara BBM subsidi dan non-subsidi yang kerap memicu penyalahgunaan.
