TARAKAN — Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Utara, Maria Ulfah, menegaskan pemenuhan dokter spesialis di Kaltara tidak bisa hanya dibebankan kepada pemda atau rumah sakit. Ia mendorong Kementerian Kesehatan dan kolegium profesi untuk memberikan perhatian serius, terutama untuk dokter bedah saraf yang sangat langka.
“Kaltara sebagai wilayah 3T tidak seharusnya dibiarkan menyelesaikan masalah kelangkaan tenaga kesehatan ini sendirian,” kata Maria Ulfah di Tarakan, Senin (20/7/2026).
Benteng Medis di Perbatasan Terancam Kekosongan Dokter
Menurut Ombudsman, RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan merupakan rumah sakit rujukan utama yang menerima pasien dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Utara. Kekurangan dokter spesialis di rumah sakit tersebut tidak hanya berdampak pada warga Kota Tarakan, tetapi juga pasien rujukan dari daerah lain yang bergantung padanya.
“RSUD dr. H. Jusuf SK merupakan benteng pertahanan medis di perbatasan yang harus menjadi prioritas utama dalam distribusi tenaga kesehatan nasional,” ujarnya.
Maria menambahkan, pemerintah pusat perlu menyediakan kuota khusus dan dukungan penugasan dokter spesialis secara berkesinambungan tanpa jeda. Langkah ini penting agar pelayanan di rumah sakit rujukan tetap optimal dan masyarakat memperoleh akses setara dengan daerah lain.
Insentif dan Beasiswa Ikatan Dinas Jadi Solusi Jangka Panjang
Ombudsman tidak hanya mengandalkan intervensi pusat. Pemerintah daerah dan manajemen rumah sakit juga diminta menyiapkan skema jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan pelayanan. Salah satunya melalui penyediaan insentif menarik, fasilitas penunjang memadai, serta jaminan karier bagi dokter spesialis agar bersedia menetap di Kaltara.
“Pemerintah daerah dan manajemen rumah sakit perlu merumuskan skema yang mampu menarik dokter spesialis untuk menetap di Kaltara,” imbuh Maria.
Ia juga menekankan pentingnya mengawal program pengiriman dokter umum daerah melalui beasiswa ikatan dinas menuju pendidikan spesialis. Menurutnya, langkah ini harus konsisten agar pemenuhan tenaga kesehatan tidak bersifat sementara dan mampu menciptakan kemandirian daerah di masa mendatang.
“Program beasiswa ikatan dinas harus dikawal agar pemenuhan tenaga kesehatan tidak bersifat sementara,” pungkasnya.
