TANJUNG SELOR — Kepala BKPSDM Bulungan, Nordiana, yang membuka kegiatan mewakili bupati, menyebut pembangunan Zona Integritas sebagai bagian krusial dari reformasi birokrasi. Ia menekankan bahwa tujuan utamanya adalah menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan profesional.
"Yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat," ujar Nordiana dalam sambutannya.
Ia berharap seluruh peserta bimtek dapat mengimplementasikan nilai-nilai integritas dan meningkatkan etos kerja. "Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi masing-masing," pesannya.
Prioritas Pelayanan Publik dari Layanan Air Bersih hingga Perizinan
Bupati Bulungan Syarwani dalam berbagai kesempatan kerap menyoroti pentingnya pelayanan prima di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia meminta semua perangkat daerah untuk tetap optimal dalam menangani layanan yang menjadi kewenangan mereka.
Layanan tersebut mencakup sektor vital seperti penyediaan air bersih, pendidikan, kesehatan, hingga perizinan usaha masyarakat. Menurut bupati, suksesnya roda pemerintahan dapat diukur dari seberapa maksimal pelayanan yang dirasakan warga.
"Pelayanan publik harus terus ditingkatkan. Pemerintah daerah harus prima dalam memberikan layanan dan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat," tegas Syarwani.
Pendidikan Inklusi: Hak Belajar untuk Semua Anak Usia Sekolah
Di sektor pendidikan, Pemkab Bulungan telah menerapkan kebijakan pendidikan inklusi. Konsep ini memastikan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan di semua jenjang tanpa terkecuali.
Bupati Syarwani kerap menekankan bahwa seluruh anak usia sekolah di Bulungan wajib mendapatkan hak pendidikannya. Kebijakan ini menjadi salah satu prioritas daerah untuk memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal dalam mengakses layanan pendidikan formal.
