JAKARTA — Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kaltara, Muddain, S.T., mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Migas Kaltara Jaya untuk segera menjalin kerja sama taktis dengan Pertamina. Skema yang dibidik adalah pembangunan jaringan Pertashop untuk menyuplai kebutuhan BBM kendaraan operasional pemerintah dengan harga industri.
“Selain memberikan manfaat ekonomi bagi daerah, langkah ini juga dapat memperkuat keberadaan BUMD sebagai instrumen pembangunan daerah yang produktif dan berkelanjutan,” ujar Muddain dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut.
Desakan Sertifikasi Halal Gratis untuk UMKM Perbatasan
Di sektor ekonomi kerakyatan, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kaltara, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., menyoroti pentingnya bantuan sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM di wilayah perbatasan. Menurutnya, langkah ini menjadi kunci untuk mendongkrak daya saing produk lokal.
“Bantuan sertifikasi halal akan sangat membantu mereka meningkatkan kualitas usaha, memperkuat kepercayaan konsumen, dan membuka peluang pasar yang lebih luas,” tegas Nasir.
Jeritan Pelajar di Pelosok: Kuota PIP Belum Cukup
Komarudin, S.Kom., M.H., menyuarakan persoalan lain yang tak kalah krusial: keterbatasan akses pendidikan di daerah pelosok. Ia meminta pemerintah pusat menambah kuota Program Indonesia Pintar (PIP) agar anak-anak di perbatasan tidak lagi terhambat oleh kondisi geografis dan ekonomi.
“Tantangan geografis dan ekonomi masih menjadi batu sandungan bagi anak-anak perbatasan untuk mengenyam pendidikan layak,” ucapnya.
Respons Wakil Rakyat di Senayan
Menanggapi rentetan aspirasi tersebut, Hj. Rahmawati menyambutnya dengan tangan terbuka. Srikandi parlemen Senayan ini menegaskan kesiapannya untuk mengawal dan memperjuangkan seluruh poin strategis tersebut di tingkat pusat. Menurut Rahmawati, kolaborasi vertikal antara DPR RI dan DPRD adalah kunci utama untuk mempercepat pembangunan Kaltara.
“Aspirasi yang disampaikan ini sangat konstruktif dan menunjukkan perhatian besar terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat, SDM, serta kemandirian daerah. Ini akan menjadi bagian dari upaya bersama membangun Kalimantan Utara yang lebih maju,” pungkasnya.
Pertemuan yang dihadiri pula oleh Muhammad Nasir, H. Ladullah, H. Moh. Nafis, Saleh, dan Komarudin ini menjadi bukti sinergi lintas level legislatif sangat krusial demi memastikan suara masyarakat di beranda utara Indonesia terdengar lantang di ibu kota.
