TANA TIDUNG — Personel KPH, perangkat desa, dan kelompok masyarakat di Tana Tidung kini dibekali keterampilan verifikasi data tata guna lahan. Langkah ini merupakan bagian dari program Forest Programme (FP) VI yang mendorong pengelolaan hutan lebih berbasis data di Kalimantan Utara.
District Facilitator Kaltim-Tara dari Implementing Consultant (IC) Team FP VI, Wahyudi Iman Satria, menegaskan bimtek ini dirancang agar semua peserta memiliki pemahaman yang seragam sebelum turun ke lapangan. “Melalui bimtek ini, peserta sudah memiliki bekal dasar. Saat di lapangan nanti mereka tinggal memverifikasi dan melengkapi data yang sudah disusun sebelumnya,” ujarnya.
Data Awal Jadi Kunci Percepatan Kerja Lapangan
Menurut Wahyudi, ketersediaan data awal akan mempercepat proses verifikasi di lapangan. Data yang sudah disusun nantinya diperiksa dan disesuaikan dengan kondisi aktual melalui keterlibatan masyarakat di tingkat desa.
Ia berharap proses PLUP mampu menghasilkan dokumen sekaligus peta yang komprehensif. Hasil tersebut akan menjadi dasar bagi berbagai intervensi Forest Programme VI di desa, sekaligus membantu pengambilan keputusan terkait pemanfaatan lahan.
Pemetaan Partisipatif: Warga Tahu Kondisi Wilayahnya Sendiri
Expert PLUP/GIS Implementing Consultant Team FP VI, Dr. Rina Purwaningsih, M.Sc., menilai keterampilan pemetaan partisipatif menjadi modal penting bagi peserta. Ia mengapresiasi antusiasme peserta yang dinilai mampu mengikuti materi dan mempraktikkan proses pemetaan secara langsung.
“Mereka mengikuti materi dengan baik, memahami konsep pemetaan partisipatif, dan mampu mempraktikkannya secara langsung,” katanya.
Rina menjelaskan, masyarakat memiliki pengetahuan langsung mengenai kondisi wilayahnya. Pelibatan warga dalam perencanaan membantu menghasilkan gambaran persoalan dan kebutuhan yang lebih sesuai dengan kondisi lapangan. “Yang paling penting, solusi itu lahir dari masyarakat sendiri. Kami hanya mendampingi agar prosesnya berjalan dengan baik,” ujarnya.
Pendampingan Berlanjut Hingga Seluruh Tahapan Selesai
Proses pendampingan tidak berhenti pada pelaksanaan bimtek. Tim Implementing Consultant FP VI akan terus mendampingi peserta hingga seluruh tahapan PLUP rampung. “Kami tetap terbuka untuk berdiskusi dan memberikan pendampingan, baik secara langsung maupun melalui pertemuan daring, agar pelaksanaan PLUP berjalan sesuai tujuan,” pungkas Rina.
Melalui penguatan kapasitas ini, KPH diharapkan semakin siap menjalankan fungsi pengelolaan hutan di tingkat lapangan. Perencanaan tata guna lahan yang lebih akurat, partisipatif, dan sesuai kebutuhan masyarakat pun diyakini bisa terwujud.
