TANJUNG SELOR — Pemkab Bulungan resmi meniadakan penerimaan CPNS pada tahun 2026. Bupati Bulungan Syarwani menyatakan, kebijakan ini diambil setelah melalui berbagai pertimbangan matang, terutama terkait batasan belanja pegawai yang diatur dalam APBD.
Aturan Belanja Pegawai Jadi Penghalang Utama
Menurut Syarwani, belanja pegawai di Kabupaten Bulungan saat ini sudah berada di ambang batas maksimal 30 persen dari total APBD. Jika pemkab tetap memaksakan membuka rekrutmen baru, dikhawatirkan akan mengganggu alokasi anggaran untuk belanja-belanja lain yang juga penting.
“Tahun ini kita tidak membuka lowongan atau melakukan rekrutmen CPNS,” ujar Syarwani di Tanjung Selor, Minggu.
Ia menambahkan, penurunan transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah bukan hanya dialami oleh Bulungan, melainkan hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Kondisi ini semakin mempersempit ruang fiskal daerah untuk menambah jumlah pegawai.
Jumlah ASN Menyusut, Beban Kerja di 13 Ribu Km Persegi
Saat ini, jumlah pegawai di lingkup Pemkab Bulungan tercatat sekitar 5.600 orang. Dalam dua tahun terakhir, sebanyak 149 pegawai telah memasuki masa purnatugas. Dengan tidak adanya rekrutmen CPNS, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah itu dipastikan akan berkurang secara kuantitas.
“Jadi kurang lebih 5.600 pegawai untuk mengawal 13 ribu kilometer persegi Kabupaten Bulungan, 74 desa dan tujuh kelurahan dengan 10 kecamatan lebih dari 170 ribu warga masyarakat Kabupaten Bulungan dengan beragam suku dan agama,” ungkapnya.
Angka tersebut menunjukkan rasio pegawai terhadap luas wilayah dan jumlah penduduk yang cukup timpang. Setiap pegawai harus melayani area yang sangat luas dengan karakteristik geografis yang beragam.
Pemkab Fokus pada PPPK untuk Akselerasi Pembangunan
Meski tidak membuka rekrutmen CPNS, Pemkab Bulungan pada tahun 2025 telah memperjuangkan pengangkatan tenaga PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Langkah ini diambil agar akselerasi dan gerak pembangunan di Kabupaten Bulungan tetap berjalan.
“PPPK adalah asetnya Kabupaten Bulungan yang hari ini terus bersama-sama dengan teman-teman PNS bagaimana kita mengakselerasi dan menggerakkan pembangunan di Kabupaten Bulungan ini supaya pemerintah bisa hadir di tengah-tengah masyarakat,” tuturnya.
Kebijakan ini menjadi strategi Pemkab Bulungan untuk tetap menghadirkan pelayanan publik yang optimal di tengah keterbatasan anggaran dan jumlah ASN. Ke depan, pemkab akan terus mengupayakan efisiensi belanja pegawai agar pembangunan di 10 kecamatan tetap berjalan sesuai rencana.
