TANJUNG SELOR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan memberikan jaminan bahwa posisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap aman dari kebijakan rasionalisasi. Kepastian ini muncul di tengah langkah pemerintah daerah yang sedang memperketat penggunaan APBD melalui skema efisiensi program.
Bupati Bulungan, Syarwani, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi yang dijalankan pemerintah daerah tidak akan menyentuh sektor belanja pegawai, khususnya pengurangan personel PPPK. Ia meminta para pegawai untuk tetap fokus bekerja tanpa perlu terpengaruh isu pemutusan kontrak kerja massal pada tahun mendatang.
“Perlu saya tegaskan, tidak ada pengurangan PPPK di tahun 2026. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran dari teman-teman pegawai,” tegas Syarwani di Tanjung Selor, baru-baru ini.
Bagaimana Skema Efisiensi Anggaran Pemkab Bulungan?
Meskipun belanja pegawai tetap dipertahankan, Pemkab Bulungan tetap melakukan pengetatan anggaran pada sektor lain. Syarwani menjelaskan bahwa efisiensi dilakukan dengan cara memilah kembali program-program kerja di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggap belum mendesak.
Pemerintah daerah saat ini tengah mengevaluasi berbagai rencana kerja untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Penyesuaian ini dilakukan secara terukur agar tidak mengganggu operasional pelayanan dasar di Bulungan.
“Kita tetap lakukan efisiensi, tapi dengan cara yang terukur. Program yang belum prioritas kita evaluasi, tanpa mengganggu belanja pegawai,” jelasnya.
Kondisi Tertentu yang Bisa Memutus Kontrak PPPK
Meski tidak ada kebijakan pemangkasan dari bupati, Syarwani mengingatkan bahwa pengurangan jumlah pegawai secara alami tetap bisa terjadi. Hal ini merujuk pada aturan internal dan kontrak kerja yang telah disepakati oleh setiap individu pegawai.
Terdapat beberapa kriteria khusus yang bisa menyebabkan seorang PPPK berhenti dari jabatannya, antara lain:
- Pegawai yang mengajukan pengunduran diri secara mandiri.
- Pegawai yang tersangkut masalah hukum atau pelanggaran disiplin berat.
- Pegawai yang meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun.
Di luar kondisi tersebut, Pemkab Bulungan berkomitmen mempertahankan formasi yang ada. Syarwani juga menuntut adanya timbal balik berupa peningkatan produktivitas kerja dari seluruh jajaran PPPK agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
Persiapan Menghadapi Aturan Belanja Pegawai 30 Persen
Langkah efisiensi yang dilakukan saat ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pemkab Bulungan. Pemerintah daerah mulai mengantisipasi implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).
Regulasi tersebut mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk membatasi belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen dari total APBD. Aturan ini rencananya akan diberlakukan secara penuh pada tahun 2027 mendatang.
“Kita sudah mulai mengantisipasi aturan tersebut, terutama terkait pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD,” tutup Syarwani.
