KALIMANTAN UTARA — Kepastian tersebut disampaikan VP Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, dalam keterangan tertulis pada Sabtu (12/9/2026). Menurutnya, penetapan harga BBM subsidi sepenuhnya mengikuti arahan pemerintah, bukan mekanisme pasar.
"Pertamina Patra Niaga mengikuti kebijakan Pemerintah dalam penetapan harga BBM. Meskipun terdapat fluktuasi pada sejumlah parameter pembentuk harga, seperti harga minyak dunia dan nilai tukar, untuk BBM subsidi sesuai arahan Pemerintah tidak ada kenaikan harga hingga akhir 2026," jelas Kitty.
Dua Parameter yang Biasanya Picu Kenaikan Harga
Harga BBM di Indonesia secara historis ditentukan oleh dua variabel utama: pergerakan harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Keduanya bergerak dinamis sepanjang tahun, namun pemerintah memilih menahan dampaknya agar tidak merambat ke harga eceran subsidi.
Keputusan menahan harga ini bukan tanpa konsekuensi. Selisih antara harga keekonomian dan harga jual subsidi harus ditanggung melalui mekanisme kompensasi anggaran. Bagi pelaku pasar energi, sinyal ini menunjukkan pemerintah memprioritaskan stabilitas inflasi di atas penyesuaian fiskal jangka pendek.
Harga BBM Nonsubsidi Tetap Ikut Formula Pemerintah
Berbeda dengan BBM subsidi, harga Jenis BBM Umum (JBU) atau nonsubsidi tetap mengacu pada formula yang telah ditetapkan pemerintah. Artinya, harga Pertamax dan produk nonsubsidi lainnya masih berpotensi bergerak mengikuti perubahan parameter pasar.
"Sementara untuk JBU, harga mengikuti formula yang telah ditetapkan Pemerintah," tutur Kitty.
Pemisahan perlakuan ini penting bagi konsumen dan pelaku usaha. Pengguna BBM nonsubsidi, terutama sektor logistik dan transportasi komersial, perlu mencermati pergerakan harga minyak dan kurs karena biaya operasional mereka lebih terpapar fluktuasi pasar.
Dampak ke Daya Beli dan Inflasi
Stabilitas harga Pertalite dan Biosolar hingga akhir 2026 memberi ruang bagi rumah tangga dan UMKM untuk merencanakan pengeluaran tanpa kekhawatiran lonjakan biaya energi. Bagi investor, kepastian ini mengurangi risiko kejutan inflasi dari sisi administered price.
Pertamina Patra Niaga juga menegaskan komitmennya memastikan pasokan energi masyarakat terpenuhi. Namun perlu dicatat, kepastian harga subsidi bergantung pada ruang fiskal pemerintah. Jika tekanan pada anggaran meningkat, kebijakan ini bisa ditinjau ulang.
Investasi mengandung risiko.
