TANJUNG SELOR — Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Utara, Pdt. Robenson Tadem, mendesak pemerintah provinsi untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam menata kawasan pertanian. Desakan ini muncul karena masih banyak lahan pertanian produktif yang berada di dalam kawasan tertentu, sehingga mengancam keberlanjutan produksi pangan daerah.
Menurut Robenson, tanpa penyelesaian masalah tata ruang ini, cita-cita menjadikan Kalimantan Utara sebagai lumbung pangan akan sulit terwujud. Petani butuh kepastian agar bisa menjalankan aktivitas pertanian dengan nyaman dan aman.
Soal Ruang Jadi Kendala Utama Pengembangan Pertanian
"Bagaimana upaya pemerintah daerah Kalimantan Utara berkolaborasi dengan kabupaten kota agar wilayah-wilayah kawasan pertanian menjadi lumbung pangan untuk Kalimantan Utara," kata Robenson kepada wartawan di Tanjung Selor, baru-baru ini.
Ia menegaskan, pengembangan sektor pertanian tidak bisa hanya berfokus pada peningkatan produksi semata. Pemerintah perlu memastikan keberlanjutan lahan dan memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha pertanian.
Kepastian Lahan Kunci Petani Kaltara Bertahan
Robenson menilai, selama ini petani di sejumlah kabupaten di Kaltara kerap menghadapi ketidakpastian akibat status lahan yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. Kondisi ini membuat petani enggan melakukan investasi jangka panjang pada lahannya sendiri.
"Pemerintah juga perlu memastikan keberlanjutan lahan dan memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha pertanian," bebernya.
Politisi asal Nunukan itu menambahkan, kolaborasi yang solid antara Pemprov dan pemkab/pemkot akan menjadi fondasi utama. Ia yakin, dengan sinergi tersebut, kawasan pertanian di Kaltara dapat berkembang menjadi sentra produksi pangan, sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat di daerah.
