KALIMANTAN UTARA — Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu menegaskan bahwa nilai yang sempat disebutkan di depan awak media itu mencakup seluruh kebutuhan operasional dan program BPS sepanjang tahun ini. Angka tersebut tidak berdiri sendiri sebagai pos anggaran untuk dua proyek besar yang tengah dikerjakan BPS, yakni perbaikan DTSEN dan pelaksanaan Sensus Ekonomi.
"Anggaran sebesar hampir Rp7 triliun merupakan total alokasi anggaran operasional dan program Badan Pusat Statistik (BPS) secara keseluruhan dan bukan anggaran yang semata-mata dikhususkan untuk DTSEN maupun Sensus Ekonomi," tulis keterangan resmi itu, Kamis (27/8).
Kronologi Pernyataan yang Memicu Koreksi
Sebelumnya, Purbaya menyampaikan kepada wartawan bahwa ia telah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk memastikan kualitas data nasional lebih baik. Ia menyebut angka hampir Rp7 triliun sebagai bagian dari dukungan terhadap perbaikan DTSEN dan Sensus Ekonomi.
"Makanya sedang diperbaiki itu data DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini ya," ujarnya, Rabu (26/8). Ia menambahkan, "Jadi data DTSEN sama sensus ekonomi itu kalau enggak salah hampir Rp7 triliun, Rp7 triliun lebih sedikit ya. Dengan macam-macam ya? Cukup banyak termasuk ini BPS."
Alokasi untuk Perbaikan Data Menyeluruh
Klarifikasi ini penting untuk membedakan antara belanja rutin BPS dengan tambahan anggaran khusus yang diberikan pemerintah. Purbaya sempat mengungkapkan bahwa BPS mengajukan permintaan dukungan anggaran tambahan pada awal tahun untuk memastikan akurasi data DTSEN.
"Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya, penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau disurvei ya, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi," jelasnya.
Target Kualitas Data di Tahun Depan
Dengan tambahan dukungan ini, pemerintah menargetkan data DTSEN yang lebih akurat pada tahun depan. Data tunggal ini menjadi fondasi penting bagi penyaluran berbagai bantuan sosial dan subsidi, sehingga akurasinya berdampak langsung pada ketepatan sasaran penerima manfaat.
Kemenkeu menegaskan bahwa seluruh alokasi tersebut tetap digunakan untuk memperkuat kapasitas BPS dalam menghadirkan data statistik yang kredibel. Sensus Ekonomi sendiri merupakan agenda strategis yang hasilnya akan menjadi basis perencanaan pembangunan ekonomi nasional untuk beberapa tahun ke depan.
