TANJUNG SELOR — Alimuddin menyebut kegiatan ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk berdiskusi mengenai arah pembangunan ekonomi Kaltara. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang didorong industri pertambangan dengan upaya menciptakan pembangunan yang inklusif dan berdaya saing.
Menimbang Ketergantungan Daerah pada Sektor Tambang
Forum yang mengusung tema "Menavigasi Transformasi Ekonomi Kalimantan Utara Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan di Tengah Dinamika Industri Pertambangan" ini hadir di tengah sorotan atas dominasi sektor ekstraktif di provinsi tersebut. Pertanyaan besarnya, bagaimana daerah menyiapkan fondasi ekonomi jangka panjang saat sumber daya alam mulai menipis.
Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, hadir untuk membuka acara secara resmi. Turut hadir pula jajaran Forkopimda Kaltara serta para bupati dan wali kota se-Kaltara yang menjadi peserta kunci dalam perumusan rekomendasi kebijakan.
Mencari Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru di Luar Tambang
Para peserta didorong untuk tidak hanya memandang tambang sebagai satu-satunya penopang pendapatan daerah. Sektor-sektor seperti pariwisata, perkebunan, dan ekonomi digital dianggap perlu mendapat porsi perhatian lebih besar dalam rencana pembangunan jangka menengah.
Bank Indonesia melalui Kepala Perwakilan Kaltara, Agus Taufik, juga memberikan pandangannya terkait stabilitas ekonomi makro dan potensi investasi yang bisa dikembangkan di wilayah perbatasan. Hal ini menjadi sinyal bahwa lembaga keuangan pusat turut memantau arah diversifikasi ekonomi di Kaltara.
Rekomendasi untuk Pemprov dan Pemkab
Melalui forum ini, diharapkan lahir berbagai rekomendasi strategis yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang adaptif terhadap dinamika global. Targetnya, memperkuat posisi Kaltara sebagai salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.
Alimuddin menambahkan bahwa hasil diskusi dari forum ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi DPRD dalam mengawal kebijakan fiskal dan regulasi daerah. "Kegiatan ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan para pemangku kepentingan untuk berdiskusi mengenai arah pembangunan ekonomi Kaltara," ujarnya.
Langkah selanjutnya, DPRD akan menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan dalam forum ini melalui rapat kerja dengan dinas terkait dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Fokus utamanya adalah memastikan setiap kebijakan yang diambil tidak mengorbankan kepentingan masyarakat lokal demi keuntungan jangka pendek.
