NUNUKAN — Pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan dan pedalaman tetap menjadi prioritas meski anggaran terbatas. Hal ini disampaikan Pj. Sekda Raden Iwan Kurniawan saat membacakan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD di Ruang Rapat Paripurna DPRD Nunukan, Jumat (17/7/2026).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Hj. Andi Maryati itu dihadiri unsur Forkopimda, anggota dewan, serta pimpinan perangkat daerah. Dalam forum tersebut, pemerintah menanggapi belasan isu strategis yang diangkat fraksi, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga pengawasan kualitas proyek jalan.
11 Kali WTP: Hasil Sinergi Eksekutif-Legislatif
Pemerintah daerah mengapresiasi dukungan DPRD yang dinilai berperan dalam mempertahankan opini WTP dari BPK RI sebanyak 11 kali berturut-turut. Capaian ini disebut sebagai bukti tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
“Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi yang baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD,” demikian bunyi jawaban yang dibacakan Pj. Sekda.
PAD Melampaui Target, Belanja Daerah Masih Terkendala
Realisasi PAD Tahun Anggaran 2025 disebut melampaui target. Ke depan, pemerintah berencana meningkatkan pendapatan melalui digitalisasi layanan serta intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan tanpa membebani masyarakat maupun dunia usaha.
Sementara itu, realisasi belanja daerah yang belum optimal dijelaskan dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya kebijakan efisiensi belanja nasional, kondisi geografis Nunukan sebagai daerah perbatasan, cuaca, serta penyesuaian proses pengadaan barang dan jasa. “Ke depan kami berkomitmen mempercepat proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar penyerapan anggaran lebih optimal,” tulis pemerintah dalam jawabannya.
Infrastruktur Perbatasan Jadi Prioritas Bertahap
Pemerintah menegaskan pembangunan di Krayan, Lumbis, Sembakung, Sebatik, dan wilayah pedalaman lainnya tetap menjadi prioritas. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah dan didukung sinergi dengan Pemerintah Pusat.
Selain infrastruktur fisik, pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan, administrasi kependudukan, dan pendidikan. Penguatan sistem pengawasan serta pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi agenda utama.
Penyelesaian Aset Sekolah hingga Kinerja BUMD
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian DPRD turut direspons, antara lain penyelesaian aset dan lahan sekolah, rehabilitasi sarana pendidikan, penanganan anak putus sekolah, pemberian beasiswa, pengawasan kualitas pembangunan jalan, hingga peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025. Targetnya, kebijakan yang dihasilkan semakin efektif, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Nunukan.
