TANJUNG SELOR — Ingkong Ala merasakan langsung bagaimana masyarakat dan pelaku usaha harus berjibaku melewati jalan berlumpur, tanjakan curam, hingga ruas yang rusak parah untuk mencapai Kilometer (KM) 95 di jalur perbatasan Kaltim–Kaltara. "Kami sudah melihat sepanjang perjalanan, kendaraan beberapa kali terjebak di kubangan lumpur dan harus saling ditarik agar dapat kembali melaju," kata Wagub Kaltara di Tanjung Selor, Minggu.
Jalan Urat Nadi yang Masih Berlumpur
Menurut Ingkong, kondisi medan yang sulit itu menjadi gambaran nyata tantangan harian yang dihadapi masyarakat. Infrastruktur jalan yang memadai dinilai sebagai kunci untuk memperlancar mobilitas, menekan biaya logistik, dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan.
"Hasil tinjauan lapangan ini menjadi bahan evaluasi Pemprov Kaltara untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Pemprov Kaltim, dan pihak perusahaan terkait perbaikan infrastruktur jalan perbatasan," ujarnya.
Penandatanganan PKS Sejak Agustus 2025
Upaya percepatan konektivitas ini bukan tanpa dasar. Sebelum peninjauan lapangan, Wagub Kaltara telah bertemu dengan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud di Samarinda, Selasa (30/6), untuk memperkuat sinergi pembangunan jalan utama yang menghubungkan kedua provinsi.
Komitmen kerja sama ini telah dituangkan dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov Kaltim dan Pemprov Kaltara pada 7 Agustus 2025 di Swiss Belhotel Tarakan. Melalui kerja sama tersebut, pembangunan jalan perbatasan direncanakan menghubungkan Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, Kaltim, sepanjang 120 kilometer dengan Kecamatan Apau Kayan, Kabupaten Malinau, Kaltara, sepanjang 22 kilometer.
Harapan Membuka Keterisolasian Wilayah Pedalaman
Ingkong menegaskan bahwa akses jalan menuju Kaltim merupakan salah satu prioritas Pemprov Kaltara untuk membuka keterisolasian wilayah pedalaman. "Keberadaan ruas jalan merupakan urat nadi konektivitas antar provinsi yang mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, pengembangan kawasan perbatasan, pertumbuhan ekonomi daerah, serta pemerataan pembangunan," katanya.
Pemprov Kaltara berharap sinergi yang terus terjalin dengan Pemprov Kaltim mampu mempercepat terwujudnya konektivitas yang andal. "Melalui peninjauan langsung di lapangan ini, kami menegaskan komitmen untuk terus mengawal peningkatan konektivitas wilayah perbatasan sebagai bagian dari pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," pungkas Ingkong.
