KALIMANTAN UTARA — Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan bahwa kolaborasi dengan KPK bukan sekadar formalitas. Usai rapat di Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026), ia menyebut pendampingan dilakukan sejak hulu agar setiap tahap proyek bisa dimitigasi risikonya.
"Banyak proyek hilirisasi yang sedang kita kerjakan. Tentu saja kita ingin pengerjaannya dilakukan secara baik dan transparan, karena ini adalah harapan masyarakat," ujar Dony.
Pelatihan Antikorupsi untuk Semua Tim Proyek
Dony memastikan setiap grup dan tim yang terlibat dalam proyek hilirisasi akan mendapatkan pelatihan pencegahan korupsi. Hal ini dinilai krusial mengingat besarnya alokasi investasi pemerintah di sektor tersebut.
"Bagaimanapun, kita tidak ingin investasi yang besar nantinya tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Karena itu, setiap grup dan setiap tim yang terlibat dalam proyek hilirisasi akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan pencegahan," katanya.
Dengan sistem pengawasan yang diperketat sejak awal, potensi penyimpangan diharapkan bisa dicegah sebelum menimbulkan kerugian negara. Pendekatan ini menjadi prioritas mengingat proyek hilirisasi merupakan salah satu program strategis nasional yang menyedot anggaran besar.
Kontrol Ketat LHKPN, Dony Oskaria Turun Tangan Langsung
Tak hanya proyek, BP BUMN juga memperketat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi seluruh pejabat yang memiliki kewajiban melapor. Dony menyatakan akan mengawal sendiri proses ini tanpa toleransi terhadap keterlambatan.
"Saya akan mengontrol sendiri ketaatan terhadap penyampaian LHKPN, dan kita lakukan itu tepat waktu karena tidak ada toleransi. Semua yang memiliki kewajiban harus melaporkan," tegas Dony.
Ia berharap, setelah transformasi BUMN berjalan, setiap perusahaan pelat merah memiliki koridor yang jelas sehingga potensi korupsi bisa diminimalkan. Langkah ini dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset negara.
Melalui kolaborasi dengan KPK, BP BUMN menargetkan transformasi tidak hanya meningkatkan kinerja bisnis, tetapi juga memperkuat budaya integritas dan tata kelola perusahaan yang bersih. Dengan begitu, proyek-proyek hilirisasi diharapkan berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi negara serta masyarakat.
