TARAKAN — DPRD Kota Tarakan memastikan penanganan banjir tidak akan berhenti meski anggaran pembangunan fisik dari pusat belum turun. Alokasi proyek infrastruktur dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan V untuk 2026 disebut belum ada, sehingga legislatif mendorong solusi jangka pendek yang bisa segera dieksekusi.
Normalisasi Drainase Jadi Andalan Tahun Ini
Ketua Komisi III DPRD Kota Tarakan, Randy Ramadhana Erdian, menegaskan persoalan banjir tetap menjadi prioritas utama meski anggaran fisik skala besar belum tersedia. “Memang untuk 2026 belum ada anggaran pembangunan fisik baru. Tapi persoalan banjir tetap harus menjadi perhatian utama dan memerlukan solusi nyata di lapangan,” ujarnya, Rabu (29/4).
Sebagai langkah awal, DPRD mendorong optimalisasi penanganan melalui normalisasi saluran air dan pengerukan drainase di sejumlah titik rawan genangan. Upaya ini dinilai lebih realistis untuk segera dikerjakan tanpa harus menunggu anggaran besar dari pusat.
Penurunan TKD Nasional Berdampak pada Prioritas Anggaran
Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) secara nasional disebut menjadi penyebab utama tertundanya sejumlah proyek infrastruktur di Tarakan. Penyesuaian prioritas anggaran kementerian membuat pembangunan fisik baru belum bisa direalisasikan tahun ini.
Legislatif juga mengingatkan agar proses penanganan di lapangan dilakukan dengan pendekatan persuasif, terutama jika bersinggungan dengan lahan atau bangunan milik warga. “Namun, demi kepentingan publik yang lebih luas, legislatif mendesak adanya komunikasi yang persuasif agar hambatan di lapangan bisa diselesaikan bersama,” tambah Randy.
Air Bersih Juga Jadi Sorotan, Embung Sungai Maya Tertunda
Selain banjir, DPRD Tarakan turut menyoroti kebutuhan air bersih masyarakat yang dinilai masih belum optimal. Kapasitas embung yang ada saat ini disebut belum mampu memenuhi kebutuhan warga secara maksimal.
Proyek Embung Sungai Maya yang diharapkan dapat memperkuat pasokan air bersih dijadwalkan kembali pada tahun anggaran 2027. Penyebabnya, proses pembebasan lahan masih menjadi kendala utama yang belum terselesaikan.
Sinergi dengan Pusat Diperlukan untuk Perjuangan Anggaran
DPRD Tarakan berharap adanya sinergi antara pemerintah daerah, BWS Kalimantan V, hingga perwakilan daerah di Komisi V DPR RI. Tujuannya, dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk penanganan banjir dan penguatan infrastruktur air bersih di Kota Tarakan bisa kembali diperjuangkan.
Tanpa alokasi baru dari pusat, normalisasi drainase dan pendekatan persuasif kepada warga menjadi satu-satunya cara agar banjir tidak semakin parah di tahun ini.
