Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi membebaskan pajak aksi korporasi BUMN guna mempercepat perampingan 1.077 entitas menjadi sekitar 200 unit hingga 2029. Kebijakan ini bertujuan menekan biaya restrukturisasi agar proses efisiensi di bawah koordinasi Daya Anagata Nusantara tidak terbebani pungutan pajak transaksi. Langkah besar ini ditargetkan tuntas secara bertahap mulai tahun 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah mengambil langkah berani untuk memuluskan agenda streamlining perusahaan pelat merah. Lewat fasilitas pembebasan pajak selama tiga tahun, kementerian teknis dan lembaga pengelola BUMN kini memiliki ruang gerak lebih luas untuk melakukan penggabungan hingga pembubaran anak-cucu usaha yang dinilai membebani negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa insentif ini diberikan khusus untuk transaksi non-operasional. Fokusnya adalah meringankan beban finansial saat perusahaan melakukan merger, akuisisi, konsolidasi, maupun likuidasi. Tanpa insentif ini, setiap perpindahan aset atau transaksi saham dalam rangka restrukturisasi akan dikenakan pajak normal yang nilainya sangat besar.
“Kalau kami pajakin pada waktu dia jual beli di situ, padahal itu untuk efisiensi, jadi mahal sekali biayanya,” ujar Purbaya usai konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Skema Insentif Pajak Hingga 2029
Fasilitas pajak nol persen ini memiliki masa berlaku yang ketat. Purbaya menegaskan bahwa pemerintah memberikan tenggat waktu hingga tahun 2029 bagi BUMN untuk menyelesaikan agenda perampingan mereka. Ruang waktu tiga tahun ini diharapkan cukup bagi manajemen untuk mengeksekusi pengalihan aset dan penyatuan lini bisnis.
Namun, Purbaya memberikan catatan penting mengenai batasan insentif tersebut. Pembebasan pajak hanya berlaku untuk aktivitas restrukturisasi, bukan untuk kewajiban rutin perusahaan. Pajak penghasilan (PPh) dari kegiatan bisnis harian tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau penghasilan biasa ya kena pajak. Tapi untuk merging, akuisisi, itu kami nol pajak. Kami kasih waktu sampai 2029. Setelah itu, pajak yang normal akan berlaku,” tegasnya. Jika proses restrukturisasi melampaui batas waktu tersebut, maka aksi korporasi berikutnya akan kembali dikenakan pungutan pajak standar.
Target Efisiensi Daya Anagata Nusantara
Transformasi ini merupakan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan struktur BUMN lebih ramping dan kompetitif. Kepala BP BUMN sekaligus COO Daya Anagata Nusantara, Dony Oskaria, menyatakan bahwa target eksekusi perampingan seluruh entitas ini dipatok selesai sepanjang tahun 2026.
Data menunjukkan bahwa pergerakan di lapangan sudah mulai terlihat masif. Hingga 28 April 2026, pemerintah tercatat telah melikuidasi 167 BUMN dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Langkah ini diambil untuk mengeliminasi perusahaan yang memiliki fungsi tumpang tindih atau tidak lagi memiliki nilai ekonomi yang sehat.
Strategi yang diterapkan tidak hanya terpaku pada pembubaran. Daya Anagata Nusantara juga mendorong skema divestasi dan konsolidasi agar perusahaan negara lebih fokus pada bisnis inti (core business). Hal ini diharapkan mampu memperkuat daya saing BUMN di pasar global serta meningkatkan kontribusi dividen kepada kas negara.
Pemerintah optimistis dengan terpangkasnya jumlah entitas dari seribuan menjadi hanya beberapa ratus perusahaan, pengawasan akan menjadi lebih mudah. Struktur yang lebih ramping di bawah payung besar seperti Daya Anagata Nusantara diproyeksikan membuat perusahaan negara lebih adaptif terhadap gejolak ekonomi global.
