TANJUNG SELOR — Kunjungan Maria Ulfah ke ruang kerja Kapolda Kaltara berlangsung bersama jajaran Ombudsman. Maria hadir didampingi Bakuh Dwi Tanjung selaku Kepala Pemeriksaan Laporan Masyarakat dan Dimas Wicaksono dari staf kesekretariatan.
Agenda pertemuan menyoroti pelaksanaan pelayanan publik yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kedua pihak membahas pentingnya memastikan masyarakat memperoleh layanan sesuai prosedur yang berlaku.
Mengapa Pengawasan Pelayanan Kepolisian Jadi Sorotan
Pengawasan terhadap pelayanan kepolisian dinilai menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Koordinasi antarlembaga diperlukan agar pengaduan warga dapat ditangani secara tepat dan tidak berlarut.
Penanganan pengaduan masyarakat juga menjadi perhatian dalam upaya mencegah maladministrasi. Mekanisme pengawasan yang berjalan baik diharapkan menjadi bahan evaluasi peningkatan kualitas layanan ke depan.
Koordinasi Berkelanjutan dan Standar Pelayanan
Polda Kaltara dan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Utara diharapkan terus memperkuat komunikasi dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Perbaikan akan didorong apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaannya.
Sinergi tersebut sejalan dengan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian yang profesional, terbuka, dan responsif. Pelayanan yang baik tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan prosedur, tetapi juga bagaimana masyarakat memperoleh kepastian dan kemudahan ketika membutuhkan layanan.
Melalui koordinasi berkelanjutan, kedua lembaga diharapkan mampu memperkuat pengawasan serta mendorong peningkatan standar pelayanan publik. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pelayanan yang lebih akuntabel sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri di Kalimantan Utara.
