TANJUNG SELOR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan menyambut baik kebijakan relaksasi dari pemerintah pusat terkait penerapan batas maksimal belanja pegawai. Bupati Bulungan, Syarwani, menegaskan komitmen daerah untuk mengikuti seluruh regulasi yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).
Relaksasi Beri Ruang Fiskal bagi Daerah
Menurut Syarwani, hampir semua kabupaten dan kota di Indonesia mengeluhkan hal yang sama terkait beban belanja pegawai. Struktur dan jumlah personel yang berbeda-beda membuat beban fiskal tiap daerah tidak seragam. “Kita bersyukur ada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Memang hampir semua di kabupaten/kota se-Indonesia mengeluhkan hal yang sama,” ujar Syarwani di Tanjung Selor, Sabtu.
Dengan adanya perpanjangan masa transisi, Pemkab Bulungan memiliki waktu lebih panjang untuk menghitung dan menata ulang keuangan daerah. “Ya kita pasti berhitung dengan kemampuan kita, sekalipun mungkin sudah ada rambu-rambu dalam undang-undang itu jelas maksimal belanja pegawai itu 30 persen,” katanya.
Fokus pada Gaji PPPK dan Penghentian Rekrutmen CPNS
Pemkab Bulungan memastikan tidak akan mengurangi jam kerja atau melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap PPPK. Syarwani menegaskan bahwa gaji seluruh PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu, tetap teralokasi di APBD 2026. “Makanya kita terakhir kemarin melakukan penerimaan PPPK sampai di paruh waktu,” tuturnya.
Sebagai langkah antisipasi terhadap batas maksimal belanja pegawai, Pemkab Bulungan memutuskan untuk tidak melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2026. Keputusan ini sudah diperhitungkan jauh-jauh hari untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah.
5600 ASN dan PPPK Kawal Wilayah Seluas 13 Ribu Km Persegi
Saat ini, terdapat sekitar 5.600 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK di lingkungan Pemkab Bulungan. Mereka bertugas mengawal pembangunan di wilayah seluas 13 ribu kilometer persegi yang mencakup 10 kecamatan, 74 desa, dan tujuh kelurahan dengan populasi 170 ribu jiwa. “PPPK adalah asetnya Kabupaten Bulungan yang hari ini terus bersama-sama dengan teman-teman PNS bagaimana kita mengakselerasi dan menggerakkan pembangunan,” kata Syarwani.
Pemkab Bulungan berkomitmen untuk memaksimalkan seluruh sumber daya aparatur yang ada guna memastikan pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan optimal di tengah penyesuaian kebijakan keuangan negara.
