KALIMANTAN UTARA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi buka suara soal rencana besar penggabungan sembilan BUMN logistik ke dalam satu atap. Ia menegaskan, Kementerian Perhubungan siap memfasilitasi kebijakan yang dibutuhkan agar proses transformasi ini berjalan mulus.
"Berkaitan dengan BUMN holding logistik, kami sebagai regulator yang berkaitan dengan transportasi tentunya akan mendukung segala upaya yang dilakukan oleh BUMN maupun Danantara," kata Dudy di Jakarta, Minggu (22/6).
Sembilan BUMN Logistik Dilebur, Pos Indonesia Jadi Nahkoda
Rencana ini bukan sekadar wacana. Direktur Utama PT Pos Indonesia Daud Joseph mengungkapkan, per 1 Juli 2026, sebanyak tujuh perusahaan logistik plat merah akan lebih dulu bergabung ke dalam PT Multi Terminal Indonesia (MTI).
Ketujuh perusahaan itu adalah:
- PT Multi Terminal Indonesia (MTI) dan PT Prima Indonesia Logistik (PIL) — di bawah Pelindo
- PT Pos Logistik Indonesia (Poslog) — milik Pos Indonesia
- PT Sarana Bandar Logistik (SBL) — milik PT Pelni
- PT KBN Prima Logistik (KPL) — milik Danareksa
- PT Varia Usaha Dharma Segara (VUDS) — dari SIG
- PT Krakatau Jasa Logistik (KJL) — bagian dari Krakatau Steel
Pada tahap awal ini, komposisi kepemilikan saham MTI akan dikuasai Pelindo sebesar 73 persen, Pos Indonesia 9 persen, dan sisanya 17 persen oleh lima perusahaan lainnya. Namun, pada 2027 mendatang, seluruh saham perusahaan itu akan beralih ke tangan Pos Indonesia.
Fase berikutnya, holding akan diperluas dengan masuknya PT Semen Indonesia Logistik (Silog) dan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog). "Nantinya, berarti sudah ada sembilan BUMN logistik yang bergabung di bawah perusahaan Pos Indonesia," ujar Daud dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Senin (22/6).
Dari Pemain Lokal Menuju Pemain Dunia
Menhub Dudy menilai, merger dan konsolidasi ini bukan hanya soal efisiensi internal. Ia ingin BUMN logistik tidak sekadar menjadi pemain lokal, tapi mampu bersaing di level global.
"Dan harapan kita BUMN tidak hanya sebagai pemain lokal tapi juga akan menjadi sebagai pemain dunia dengan kondisi yang terbarunya nanti," ucap Dudy.
Kementerian Perhubungan, lanjutnya, akan terus berkoordinasi dengan Danantara maupun BUMN terkait untuk memastikan restrukturisasi berjalan efektif dan terarah. Dukungan penuh ini, kata Dudy, adalah bagian dari komitmen pemerintah menciptakan ekosistem logistik nasional yang lebih efisien dan kompetitif.
