Pencarian

BPS Kaltara Mulai Sensus Ekonomi 2026 di Tarakan, 169 Petugas Turun ke Rumah Warga dan Tempat Usaha

Rabu, 24 Juni 2026 • 16:02:01 WIB
BPS Kaltara Mulai Sensus Ekonomi 2026 di Tarakan, 169 Petugas Turun ke Rumah Warga dan Tempat Usaha
Petugas sensus ekonomi 2026 di Tarakan mulai mendata rumah warga dan tempat usaha.

Mustaqim menjelaskan hasil sensus akan digunakan untuk merancang pembangunan secara detail. Pemerintah daerah bisa mengetahui sektor dengan produktivitas terbesar, penyerap tenaga kerja terbanyak, serta sektor yang membutuhkan intervensi kebijakan lebih dalam.

“Dengan sensus ekonomi ini nanti akan bisa direncanakan secara detail sektor-sektor yang harus diintervensi lebih dalam lagi, sektor yang memberikan produktivitas terbesar, dan sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar,” kata Mustaqim, Rabu (24/6/2026).

Ekonomi Digital dan Industri Kreatif Jadi Fokus Baru

Sensus tahun ini menghadirkan gambaran berbeda dibandingkan 2016. Mustaqim menyebut pola usaha masyarakat telah berubah drastis, terutama dengan maraknya perdagangan online dan industri kreatif.

“Pada tahun 2016 kita belum punya struktur ekonomi yang bergerak di sektor perdagangan secara online. Tapi di tahun 2026 ini betapa maraknya kondisi itu,” ungkapnya.

Di Kota Tarakan sendiri, terdapat sekitar 30 hingga 50 komunitas industri kreatif yang akan terdata secara komprehensif dalam sensus ini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar pengembangan kebijakan ekonomi kreatif ke depan.

Petugas Berseragam Resmi, Data Warga Dijamin Rahasia

Seluruh petugas yang turun ke lapangan telah dibekali identitas resmi. Mereka mengenakan rompi bertuliskan “Petugas Sensus Ekonomi” dan nametag, serta membawa surat tugas. Masyarakat diminta tidak ragu menerima kunjungan mereka.

Mustaqim juga menjamin data yang diberikan warga akan dirahasiakan sesuai undang-undang. “Data Bapak Ibu akan dijamin kerahasiaannya dan tidak akan dikeluarkan secara by name maupun by address,” tegasnya.

Ia menambahkan, sensus ini tidak ada kaitannya dengan perpajakan. Seluruh informasi hanya digunakan untuk kepentingan penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran. “Semuanya tidak ada hubungannya dengan pajak. Data masyarakat akan dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang,” tutupnya.

Bagikan
Sumber: benuanta.co.id

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks