MALINAU — Wakil Bupati Malinau Jakaria menyatakan angka inflasi di wilayahnya belum menunjukkan lonjakan signifikan. Pernyataan itu disampaikan usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kemendagri secara daring di Ruang Intulun, Senin (22/6/2026).
Harga Cabai Tembus Rp106.000, Petani Didorong Tanam
Jakaria mengakui harga cabai merah keriting saat ini berada di kisaran Rp102.000 hingga Rp106.000 per kilogram. Komoditas ini menjadi perhatian utama karena kenaikannya cukup tajam dibandingkan harga normal.
"Saya sudah meminta OPD terkait untuk segera melakukan intervensi kepada para petani agar lebih menggalakkan penanaman cabai sehingga pasokan tetap terjaga," ujar Jakaria.
Pemkab juga mengantisipasi potensi musim kering yang diprediksi BMKG. Dinas Pertanian dan Perkebunan diminta menentukan wilayah potensial untuk pengembangan pertanian cabai agar pasokan tidak terganggu.
Ayam Potong di Malinau Masih di Atas Harga Acuan
Komoditas lain yang menjadi sorotan adalah daging ayam potong. Berdasarkan arahan pemerintah pusat, harga acuan untuk Indonesia Bagian Timur berkisar Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilogram. Namun di Malinau, harga masih bertahan di atas Rp45.000 per kilogram.
"Kami akan melakukan penghitungan dan evaluasi agar harga daging ayam potong di Malinau dapat lebih selaras dengan harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah," tegas Jakaria.
Wilayah Pasang Surut Jadi Andalan Antisipasi Kemarau
Untuk menjaga ketahanan pangan jangka panjang, Pemkab Malinau mendorong pengembangan pertanian padi di kawasan pasang surut. Menurut Jakaria, wilayah ini dinilai potensial karena pengelolaan sumber air lebih mudah saat musim kemarau tiba.
"Wilayah pasang surut masih sangat potensial untuk dikembangkan, terutama untuk padi sawah. Ini menjadi salah satu langkah antisipasi menghadapi musim kering sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah," jelasnya.
Jakaria menambahkan daya beli masyarakat Malinau hingga kini masih terjaga. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sesuai regulasi pusat dan daerah.
"Pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah agar kondisi ekonomi masyarakat tetap terjaga dan kebutuhan pokok dapat diperoleh dengan harga yang wajar," pungkasnya.
