JAKARTA — Sektor UMKM di Kalimantan Utara yang saat ini mencapai 51.840 unit usaha tengah berupaya mengejar ketertinggalan. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baru sebesar 5,51 persen per tahun, jauh dari potensi yang dimiliki daerah.
Target Ambisius: 1.000 UMKM Naik Kelas hingga Rp102 Miliar Tambahan Ekonomi
Melalui sembilan program prioritas yang diajukan ke pemerintah pusat, Pemprov Kaltara memproyeksikan tambahan aktivitas ekonomi daerah hingga Rp102 miliar per tahun. Tak hanya itu, program ini juga menargetkan lahirnya 50 produk unggulan berorientasi ekspor dan 200 kekayaan intelektual (KI) baru.
“Kami memetakan beberapa isu strategis yang perlu mendapat dukungan bersama agar UMKM Kaltara mampu berkembang lebih cepat,” kata Gubernur Zainal di hadapan Wamen UMKM Helvi Yuni Moraza di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta.
Sembilan Program yang Diajukan: Dari Sertifikasi Halal hingga Plaza UMKM
Pemprov Kaltara mengajukan dukungan anggaran untuk mendanai program prioritas yang mencakup:
- Sertifikasi Halal dan Pelatihan Kewirausahaan
- Business Matching dengan Perbankan dan Lembaga Keuangan
- Bantuan Alat Produksi dan Fasilitasi Pendamping UMKM
- Pembangunan Plaza UMKM di Hutan Kota Bundahayati
- Fasilitasi Promosi UMKM, Penguatan Rumah Kemasan, serta Fasilitasi Galeri Dekranasda
Program ini ditargetkan mampu menghasilkan 240 sertifikasi halal baru dan mendorong 300 UMKM masuk ke pasar modern maupun digital.
Tantangan yang Dihadapi: Daya Saing Produk dan Akses Pembiayaan
Meski menunjukkan perkembangan positif, sektor UMKM di Kaltara masih menghadapi sejumlah tantangan. Mulai dari daya saing produk yang belum optimal, keterbatasan akses pembiayaan dan pasar, hingga minimnya infrastruktur pendukung serta hilirisasi produk.
Untuk mendukung realisasi program, Pemprov Kaltara telah menyiapkan berbagai komitmen. Mulai dari regulasi pendukung, penyediaan data UMKM, kesiapan bangunan Rumah Kemasan, hingga penyediaan lahan strategis di Hutan Kota Bundahayati untuk pembangunan Plaza UMKM.
Respons Positif dari Pusat: Kunjungan Kerja ke Kaltara pada Juli
Menanggapi usulan tersebut, Wamen UMKM RI Helvi Yuni Moraza menyampaikan apresiasi dan respons positif. Sebagai tindak lanjut, Kementerian UMKM berencana melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Utara pada Juli mendatang untuk melihat langsung kondisi di lapangan.
Pertemuan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang kokoh melalui penguatan sektor UMKM di Bumi Benuanta.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Zainal didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan H. Sapi’i, Kepala Disperindagkop Kaltara Edy Suharto, serta Kepala Dispar Kaltara Dr. Njau Anau.
