BANJARBARU — Rapat kerja yang berlangsung pada 3–5 Juni 2026 ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) antara PLN dan BINDA yang telah diteken sejak 2020. Forum tersebut menjadi ruang koordinasi lintas unit PLN, mulai dari PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (PLN UIP KLT), PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (PLN UID Kalselteng), hingga PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan (PLN UIP3B Kalimantan).
Mitigasi Risiko Sejak Dini Jadi Prioritas
General Manager PLN UIP KLT, Basuki Widodo, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tidak hanya soal pekerjaan fisik. Menurutnya, kehadiran energi listrik menjadi penggerak kehidupan masyarakat dan pertumbuhan daerah.
“Infrastruktur ketenagalistrikan yang dibangun bertujuan untuk menghadirkan listrik yang semakin andal bagi masyarakat. Karena itu, dukungan pengamanan dan koordinasi bersama stakeholder strategis menjadi penting sehingga diharapkan proyek dapat berjalan lancar, aman, dan memberi manfaat nyata bagi pembangunan Kalimantan Selatan,” ujar Basuki.
Ia menambahkan, pengamanan proyek strategis tidak bisa dilakukan secara reaktif. Komunikasi, pemetaan kondisi lapangan, monitoring berkala, dan evaluasi berkelanjutan harus dibangun sejak awal.
BINDA Kalsel: Stabilitas Daerah Jadi Kunci
Kepala BIN Daerah Kalimantan Selatan, Brigjen Pol. Sentot Adi Dharmawan, menyampaikan apresiasi atas komitmen PLN dalam memperkuat koordinasi pengamanan proyek strategis nasional. Ia menilai infrastruktur kelistrikan merupakan bagian penting dari ketahanan energi daerah.
“BINDA Kalsel mendukung penuh langkah PLN dalam memastikan program strategis ketenagalistrikan dapat berjalan aman, lancar, dan sesuai dengan kepentingan nasional. Melalui sinergi ini, kami berharap setiap potensi kerawanan dapat diantisipasi sejak dini sehingga pembangunan infrastruktur kelistrikan di Kalimantan Selatan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata Sentot.
Ia menekankan bahwa kolaborasi lintas pihak menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pelaksanaan program strategis yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi warga.
Monitoring dan Evaluasi Jadi Agenda Berkala
Dalam rapat kerja tersebut, PLN bersama BINDA Kalsel membahas isu-isu strategis seperti permasalahan di lapangan, langkah percepatan pembangunan, serta monitoring dan evaluasi program pengamanan. Basuki menjelaskan, evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur efektivitas pengamanan dan menyusun langkah perbaikan jika ada tantangan.
“Melalui monitoring dan evaluasi, bertujuan untuk sejauh mana program pengamanan berjalan efektif, sekaligus menyusun langkah perbaikan apabila terdapat tantangan di lapangan. Dengan begitu, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dapat terus bergerak dengan lebih terukur dan terjaga,” pungkas Basuki.
