TARAKAN — Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Hasiando Ginsar Manik, mengingatkan bahwa ketegangan geopolitik dunia menjadi salah satu risiko utama yang bisa memicu inflasi di daerah. Menurutnya, konflik di Eropa dan Timur Tengah serta kebijakan proteksionisme perdagangan global dapat mendongkrak harga komoditas, terutama pangan dan energi, yang kemudian merembet ke tingkat daerah.
“Ketidakstabilan geopolitik akibat perang di Eropa dan Timur Tengah serta efek perang dagang memang menjadi risiko yang harus diwaspadai. Kondisi itu bisa mempengaruhi harga komoditas global, terutama pangan dan energi, yang pada akhirnya juga berdampak terhadap daerah,” ujarnya.
Ketergantungan Pasokan dari Luar Daerah
Salah satu faktor yang membuat Kaltara rentan adalah minimnya produksi pangan mandiri. Hasiando menjelaskan bahwa hampir seluruh kebutuhan pokok di provinsi tersebut masih didatangkan dari daerah lain, seperti Sulawesi dan Jawa.
“Karena Kaltara masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, maka ketika terjadi gangguan distribusi atau kenaikan harga di tingkat global, dampaknya juga bisa terasa di daerah,” katanya.
Kondisi ini diperparah dengan proyeksi peningkatan kebutuhan pangan seiring beroperasinya kawasan industri baru dan realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peningkatan permintaan tanpa diimbangi pasokan yang stabil berpotensi memicu lonjakan harga.
Inflasi April 2026 Masih Terjaga, Tapi Ada Sinyal Kenaikan
Meski dihadapkan pada risiko global, Bank Indonesia mencatat inflasi Kalimantan Utara hingga April 2026 masih dalam batas aman. Secara tahunan, inflasi tercatat sebesar 2,68 persen (year on year), sementara secara bulanan hanya 0,02 persen.
Namun, tekanan mulai terlihat dari kenaikan harga beberapa komoditas. Kenaikan harga tomat dan bawang merah terjadi akibat pasokan yang terbatas. Selain itu, tarif angkutan udara ikut naik karena harga avtur yang meningkat di pasar global.
Di sisi lain, inflasi tertahan oleh penurunan harga cabai rawit, daging ayam ras, dan emas perhiasan. Hasiando menilai, langkah pengendalian yang dilakukan selama ini masih cukup efektif.
“Secara umum inflasi Kaltara masih cukup terkendali dan berada dalam sasaran nasional. Artinya berbagai langkah pengendalian inflasi yang dilakukan selama ini masih cukup efektif,” jelasnya.
Strategi 4K dan Infrastruktur Distribusi Jadi Andalan
Untuk menjaga stabilitas harga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kaltara bersama pemerintah daerah mengandalkan framework 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Di lapangan, TPID rutin menggelar Gerakan Pasar Murah (GPM) dan memperkuat program Mini Distribution Center (MDC) agar harga bahan pokok tetap stabil. Kerja sama antar daerah untuk komoditas pangan juga terus diperluas.
“Penguatan pasokan juga dilakukan melalui kerja sama antar daerah untuk komoditas pangan, percepatan program swasembada pangan, rehabilitasi irigasi, hingga optimalisasi lahan pertanian,” ungkap Hasiando.
Pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur distribusi, seperti perluasan Pelabuhan Malundung dan pembangunan Jalan Usaha Tani di Kabupaten Bulungan. Kedua proyek ini diharapkan memperlancar distribusi hasil pertanian dari sentra produksi ke pasar.
Pemantauan Harga Secara Real-Time
Dalam hal komunikasi, TPID mengandalkan Sistem Informasi Pengendalian Inflasi dan Harga Terpadu (SIAP-SIGAP KU). Sistem ini memungkinkan pemantauan harga dan stok komoditas secara real-time, sehingga pemerintah bisa mengambil keputusan lebih cepat jika terjadi lonjakan harga.
“Kami akan terus memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan seluruh stakeholder agar inflasi tetap terkendali, daya beli masyarakat terjaga, dan stabilitas ekonomi Kaltara bisa terus dipertahankan,” tutup Hasiando.
