TANJUNG SELOR — Persoalan antrean panjang BBM subsidi di Kabupaten Bulungan kembali mencuat. DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) mengusulkan pembentukan tim terpadu untuk mengawasi distribusi di lapangan, menyusul temuan adanya modus manipulasi data kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Modus Barcode Tidak Sesuai STNK
Ketua DPRD Kaltara, Ahmad Djufrie, mengungkapkan temuan mengejutkan dalam rapat dengar pendapat yang digelar Senin (12/5/2026). Ia menyebut banyak oknum menggunakan barcode kendaraan yang pelat nomornya cocok, namun STNK yang dimiliki berbeda.
“Tadi hasil rapat ditemukan bahwa ada modus mereka menggunakan barcode, pelatnya sesuai dengan barcode, tapi STNK-nya beda. Itu banyak sekali modus-modus yang diterapkan,” ujarnya.
Praktik ini diduga menjadi penyebab utama kelangkaan dan antrean panjang BBM bersubsidi di Bulungan. Sementara itu, kondisi serupa tidak terjadi di Kabupaten Malinau yang disebut lebih kondusif meski harga Pertalite di sana mencapai Rp12 ribu per liter.
Tim Terpadu Libatkan TNI dan Kejaksaan
Untuk menekan praktik penyalahgunaan, DPRD mendorong pembentukan tim pengawasan yang melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), aparat penegak hukum, hingga unsur TNI. Ahmad Djufrie menilai kehadiran tim gabungan akan membuat oknum berpikir dua kali untuk melakukan pengetapan atau kecurangan serupa.
“Kalau tim itu terbentuk, saya rasa mereka enggak akan berani melakukan pengetapan maupun praktik-praktik seperti itu,” jelasnya.
Pembentukan tim ini masih menunggu pemetaan dari biro ekonomi setempat terkait pihak-pihak yang akan dilibatkan. Namun, dukungan telah mengalir dari berbagai institusi, termasuk kejaksaan dan Korem.
Antrean BBM Jadi Sorotan Berulang
Persoalan distribusi BBM subsidi di Bulungan bukan kali pertama terjadi. DPRD mencatat antrean panjang kerap muncul di sejumlah SPBU, terutama saat pasokan Pertalite dan solar mulai menipis. Langkah pengawasan terpadu diharapkan mampu memutus rantai penyalahgunaan yang merugikan konsumen berhak.
