TANJUNG SELOR — Kondisi jalan darat di kawasan perbatasan Kalimantan Utara masih jauh dari layak. Warga di Krayan, Kabupaten Nunukan, dan Apau Kayan, Kabupaten Malinau, selama bertahun-tahun bergantung pada jalur udara dan sungai untuk menjangkau pusat pemerintahan dan pasar.
Rencana kucuran anggaran Rp 32 triliun dari pemerintah pusat menyasar persoalan itu. Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menyatakan perhatian Presiden RI Prabowo Subianto terhadap kawasan perbatasan diharapkan membuka keterisolasian sejumlah wilayah di provinsi ke-34 tersebut.
Zainal menjelaskan dana tersebut tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kaltara. Skemanya langsung dikerjakan pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pelaksanaannya tidak ditangani Pemprov Kaltara, melainkan BPJN di bawah Kementerian Pekerjaan Umum. "Skemanya, ini langsung dikerjakan pusat, jadi tidak masuk dalam APBD. Dia langsung APBN," ujar Gubernur Zainal kepada Radar Tarakan beberapa waktu lalu.
Dengan pola itu, kewenangan perencanaan hingga eksekusi proyek berada di tangan pemerintah pusat. Pemprov Kaltara menempatkan diri sebagai pihak yang mendorong percepatan dan memastikan hasilnya menyentuh warga.
Zainal menegaskan pembangunan jalan perbatasan tidak cukup dinilai dari panjang hotmix atau rabat beton yang terpasang. Ukuran utamanya adalah dampak terhadap perekonomian daerah dan manfaat langsung bagi masyarakat.
"Siapapun yang mengerjakan, yang terpenting kegiatan dan pembangunan harus berdampak terhadap perekonomian daerah serta langsung dirasakan oleh masyarakat," kata Zainal.
Pernyataan itu menyiratkan pemprov tidak mempersoalkan siapa kontraktor yang mengerjakan, sepanjang proyek berjalan dan hasilnya terasa. "Prinsipnya, hasil pembangunan itu untuk kepentingan masyarakat. Jika terlaksana, maka ini akan sangat berdampak terhadap kemajuan Kaltara ke depannya," ujarnya.
Data yang diterima Pemprov Kaltara menunjukkan pertumbuhan positif pada sektor perekonomian daerah. Zainal berharap tren itu berlanjut seiring terbukanya akses jalan perbatasan.
"Untuk saat ini, data yang kita terima, ada pertumbuhan positif terhadap sektor perekonomian Kaltara. Semoga sesuai target, penanganan akses perbatasan ini tuntas dalam dua tahun ini," katanya.
Bagi warga Krayan dan Apau Kayan, konektivitas darat berarti biaya logistik turun dan harga barang lebih terkendali. Dua kawasan itu dikenal sebagai penghasil beras dan kopi, komoditas yang selama ini mahal diangkut karena bergantung pada penerbangan perintis.
Pemerintah pusat belum mengumumkan jadwal pasti pencairan Rp 32 triliun tersebut. Pemprov Kaltara menyebut anggaran akan segera dikucurkan dalam waktu dekat jika tidak ada hambatan.