TANJUNG SELOR — Alokasi bedah rumah untuk Kalimantan Utara tahun ini melonjak dibanding 2025, ketika provinsi tersebut belum menerima jatah bantuan sama sekali. Gubernur Zainal Arifin Paliwang menyebut tambahan kuota itu sebagai peluang memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah ke hunian layak.
Dari total 3.091 unit, realisasi program BSPS di Kaltara sudah menyerap Rp49,86 miliar atau 80,65 persen dari pagu fisik Rp61,82 miliar. Angka itu disampaikan langsung oleh gubernur dalam keterangan di Tanjung Selor.
Pagu fisik Rp61,82 miliar menandai plafon belanja yang disiapkan untuk perbaikan rumah warga berpenghasilan rendah di seluruh kabupaten dan kota. Serapan Rp49,86 miliar menunjukkan sebagian besar pekerjaan sudah berjalan, meski masih menyisakan ruang penyelesaian hingga akhir periode.
Menurut Zainal, lonjakan alokasi tahun ini tidak lepas dari posisi Kaltara yang sebelumnya kosong dari daftar penerima. "Alokasi bedah rumah untuk Kaltara tahun 2026 ini mengalami peningkatan yang sangat besar dibanding tahun 2025 yang mana Kaltara belum mendapatkan alokasi bantuan," ujarnya.
Perbaikan fisik rumah dinilai belum cukup tanpa kepastian hukum atas tanah yang ditempati. Karena itu, Pemprov Kaltara mendorong program sertifikat tanah gratis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menjangkau kawasan perbatasan.
Sasaran program itu adalah masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk penerima bantuan bedah rumah yang memenuhi persyaratan. Gubernur menegaskan warga perbatasan yang bukan penerima BSPS tetap layak masuk daftar sasaran.
"Kami siap bekerja sama dengan Satker Perumahan di Kaltara untuk menyebarluaskan informasi mengenai program ini," kata Zainal.
Selain BSPS dan sertifikasi tanah, Pemprov Kaltara memantau sejumlah program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Cakupannya meliputi penanganan kawasan kumuh, sanitasi, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), hingga Kredit Program Perumahan (KPP).
Zainal menilai bantuan perumahan menjadi kunci bagi warga berpenghasilan rendah untuk mendapatkan tempat tinggal layak. Dukungan Pemprov akan disalurkan lewat perangkat daerah terkait, terutama pada perluasan sosialisasi ke kabupaten dan kota.
Bagi warga Kaltara, tahap berikutnya adalah memastikan sosialisasi program sertifikat gratis sampai ke desa-desa perbatasan. Pemprov menyatakan kesiapan berkoordinasi dengan Satker Perumahan agar informasi tidak berhenti di tingkat provinsi.