TARAKAN — Raden Yusuf menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan secara konstitusional. Ia meminta seluruh elemen masyarakat menyikapi putusan MK dengan bijak dan tidak memperpanjang polemik yang berpotensi mengganggu persatuan.
Seruan itu disampaikan Raden saat berbicara kepada publik di Tarakan. Menurutnya, perbedaan pandangan perlu disikapi dengan kepala dingin.
Pemahaman yang belum menyeluruh terhadap pertimbangan hukum, ditambah beragam informasi yang beredar di ruang publik, dapat memunculkan persepsi berbeda terhadap putusan tersebut.
Raden mengingatkan agar perbedaan pendapat tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk memperuncing polarisasi. Situasi itu dikhawatirkan mengganggu kerukunan sosial.
Ia juga menyoroti potensi penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan pemerintahan bila polemik terus berlanjut. Karena itu, ia meminta publik menahan diri dan mengedepankan kepentingan bersama.
"Korwil KSBSI menghormati proses hukum yang berjalan secara konstitusional. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyikapi putusan MK secara bijak dan tidak memperpanjang polemik yang berpotensi mengganggu persatuan," ujar Raden Yusuf, Kamis (15/10/26).
Raden menilai perhatian masyarakat perlu diarahkan ulang pada persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat. Perlindungan hak pekerja, peningkatan kesejahteraan buruh, dan penciptaan lapangan kerja layak masuk daftar prioritas.
Pemerataan pembangunan di Kalimantan Utara juga disebutnya sebagai agenda mendesak. Menurutnya, isu-isu itu lebih layak menyita perhatian publik ketimbang polemik hukum yang berkepanjangan.
"Bagi kami, persoalan kesejahteraan pekerja, perlindungan hak buruh, dan penciptaan lapangan kerja yang layak harus tetap menjadi perhatian bersama. Stabilitas dan persatuan bangsa sangat penting agar pembangunan berjalan optimal dan kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan," tegasnya.
Suasana kondusif disebut Raden sebagai salah satu faktor penting pendukung pembangunan dan pelayanan publik. Masyarakat diharapkan tetap menjaga persatuan meski terdapat perbedaan pandangan dalam menyikapi persoalan hukum dan politik.
KSBSI Kaltara berharap seluruh elemen masyarakat menghormati proses hukum yang berlaku. Kepentingan bangsa diminta ditempatkan di atas perbedaan pendapat.
Dengan begitu, perhatian bersama dapat difokuskan pada agenda yang lebih mendesak. Yakni memperjuangkan hak pekerja, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mendorong pembangunan yang merata di seluruh Indonesia.