KALIMANTAN UTARA — Inflasi Indonesia pada September 2026 tercatat 3,28% secara tahunan, dengan cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang terbesar. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menilai lonjakan harga lebih disebabkan oleh keterbatasan pasokan, bukan permintaan yang melonjak.
Badan Pusat Statistik melaporkan inflasi bulanan September 2026 sebesar 0,30% secara month-to-month. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatat inflasi 0,88% dan memberikan andil 0,26% terhadap inflasi bulanan.
Wamenko Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyatakan pola inflasi nasional saat ini lebih bersifat cost-push. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (12/10).
"Ada karakteristik inflasi yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala, inflasi di Indonesia itu ternyata lebih sebagai cost-push inflation. Lebih sebagai inflasi yang didorong oleh faktor biaya-biaya, faktor suplai," ujar Dradjad.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono merinci komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Cabai rawit menyumbang andil 0,08%, disusul cabai merah 0,06%, dan daging ayam ras 0,05%.
Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya justru mengalami deflasi 0,14% dengan andil deflasi 0,01%. Komoditas emas perhiasan menjadi pendorong utama deflasi kelompok tersebut.
Inflasi inti tercatat 0,10% dengan andil 0,06%. Komoditas yang dominan memberikan andil adalah biaya kuliah akademi atau perguruan tinggi. Sementara harga yang diatur pemerintah tercatat sangat rendah atau mendekati nol.
Dradjad menjelaskan bahwa daya beli masyarakat masih terjaga, tetapi tidak diimbangi ketersediaan barang di pasar. Kondisi itu yang kemudian mendorong kenaikan harga.
"Karena daya beli bagus, suplainya enggak cukup, ya otomatis akhirnya terjadi inflasi. Daya belinya bagus nih, tapi kita suplai cabai, suplai apanya agak kurang. Atau mungkin kalau tadi ada inflasi elektronik, ya elektronik masih impor. Nah, ini yang akhirnya mendorong inflasi," jelasnya.
Pemerintah menilai pengendalian inflasi ke depan harus difokuskan pada penguatan rantai pasokan dan kelancaran distribusi barang. Sektor hulu menjadi perhatian utama karena menjadi sumber keterbatasan pasokan.
Kemenko Perekonomian bersama BPS berencana melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Langkah itu untuk menyelaraskan data serta memperkuat kebijakan di sektor hulu.
"Rencananya Ibu Kepala dan saya, kita akan keluyuran ke kementerian/lembaga terkait untuk kita sharing data, kemudian untuk bagaimana bisa memperbaiki pencatatan data supaya semuanya bisa tertangkap oleh BPS," ujar Dradjad.
Selain pasokan, pemerintah juga menaruh perhatian pada komponen ekspor bersih untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.
Secara spasial, 36 provinsi mengalami inflasi dan 2 provinsi mencatat deflasi pada September 2026. Sulawesi Utara mencatat inflasi tertinggi sebesar 3,53%, sedangkan Nusa Tenggara Timur mengalami deflasi terdalam 0,35%.
Bagi pelaku pasar, angka inflasi ini menjadi perhatian menjelang rapat kebijakan Bank Indonesia berikutnya. Inflasi yang didorong pasokan umumnya tidak merespons kenaikan suku bunga secepat inflasi dari sisi permintaan. Pemerintah memilih jalur perbaikan rantai pasok ketimbang mengandalkan instrumen moneter semata.