Pascagempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan pemulihan infrastruktur berjalan cepat sekaligus kebutuhan dasar warga terdampak segera terpenuhi.
Kepastian itu disampaikan Dody saat meninjau langsung lokasi terdampak di Nagekeo, Senin (17/8/2026), tak lama setelah ia memimpin Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Stadion Marilonga, Kabupaten Ende.
Di lokasi, ia berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengecek kondisi pascabencana dan mendata kebutuhan mendesak. Dody menegaskan respons cepat pusat menjadi kunci, dengan fokus pada infrastruktur vital bagi mobilitas dan layanan dasar masyarakat.
"Arahan dari Bapak Presiden sudah sangat jelas, ketika terjadi bencana, tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Secepat-cepatnya harus kita tangani dan kita pulihkan," kata Menteri PU Dody dalam rapat koordinasi di Nagekeo.
Pemda diminta segera menyerahkan data awal titik infrastruktur yang rusak sebagai pijakan Kementerian PU menerjunkan tim ke lapangan.
"Untuk tahap pertama, tidak perlu terlalu detail dulu. Saya tahu data bencana pasti terus bertambah. Hari ini mungkin sekian, besok bisa bertambah lagi. Data awal saja diberikan kepada kami, kemudian tim bisa segera berkoordinasi dengan kepala daerah untuk mengecek satu per satu dan mulai bekerja," ujar Dody Hanggodo.
Pemulihan, menurut Dody, harus memprioritaskan fasilitas paling krusial bagi warga, dan pemda diminta menyampaikan area yang butuh penanganan darurat agar selaras dengan pusat.
"Mana yang prioritas dan mana yang membutuhkan penanganan segera, itu yang kita mulai kerjakan. Kalau dari pemerintah kabupaten ada yang mau diajukan, silakan disampaikan. Pemerintah pusat memang berkewajiban membantu, dan kepala daerah juga menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah," kata Menteri PU Dody.
Sementara itu, Ditjen Cipta Karya sudah menyalurkan dukungan air bersih bagi warga terdampak, sedangkan BPJN NTT terus membersihkan titik longsor di ruas Wolowaru-Maumere, Malwatar-Batas Kota Ruteng, dan Aegela-Batas Kota Ende demi menjaga akses jalan antarwilayah.
Kementerian PU menegaskan koordinasi dengan pemda dan pendataan kerusakan permukiman serta infrastruktur dasar lain akan terus dilanjutkan. Tim gabungan di lapangan juga diminta terus memperbarui data terkini agar setiap kebutuhan warga bisa direspons tanpa jeda berarti.