KALIMANTAN UTARA — Floresa, media independen berbasis di NTT, mengangkat kritik tajam di usianya yang ke-81 tahun. Catatan redaksi berjudul "81 Tahun RI: Titik Putus antara Negara dan Rakyat" menegaskan bahwa kemerdekaan belum selesai jika kekuasaan belum bisa membatasi diri dan hukum masih pilih kasih. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirujuk dalam artikel tersebut menjadi bukti empiris bahwa pembangunan belum dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
BPS mencatat tingkat kemiskinan pada Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen. Namun, secara absolut angka itu masih menyisakan 22,93 juta penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pada periode yang sama, Gini Ratio tercatat 0,368—lebih rendah dibanding Maret 2025, tetapi meningkat dibanding September 2025 yang berada di level 0,360-an.
Redaksi Floresa menyebut fenomena ini sebagai "patahan kedua" perjalanan kemerdekaan: ekonomi tumbuh lebih cepat dalam statistik daripada dalam rasa aman sebagian rakyat. Ketimpangan akses membuat kelas menengah atas memiliki keleluasaan memilih sekolah, rumah sakit, hingga destinasi liburan. Sebaliknya, kelompok rentan masih dihadapkan pada pilihan sulit antara membeli obat, membayar sekolah, atau memenuhi kebutuhan makan.
Kondisi ini diperparah oleh "patahan pertama" yang diuraikan dalam artikel: watak kekuasaan yang sewenang-wenang belum sepenuhnya hilang meski penjajah telah lama pergi. Kekuasaan kerap diperlakukan sebagai kepemilikan, dan hukum dinilai keras kepada yang lemah namun pandai mencari celah ketika berhadapan dengan yang kuat.
Artikel tersebut mengutip pemikir ekonomi Amartya Sen yang mendefinisikan kebebasan sebagai kemampuan nyata manusia menjalani kehidupan yang bernilai. Tanpa akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan hukum, kemerdekaan politik hanya menjadi "kemerdekaan yang kurus"—konstitusinya gemuk, tetapi pengalaman warganya kekurangan gizi.
Delapan puluh satu tahun bukan usia muda bagi republik. Redaksi menegaskan, Indonesia sudah cukup dewasa untuk berhenti menjadikan masa lalu sebagai kambing hitam atas kegagalan hari ini. Pertanyaannya kini bukan lagi soal bendera, melainkan bagaimana negara hadir secara adil di setiap rumah tangga, terutama di wilayah timur seperti Flores yang kerap menjadi representasi keterpinggiran.
Bagi pembaca di NTT dan Indonesia timur, data ini mempertegas urgensi pemerataan pembangunan yang selama ini kerap terpusat di Jawa. Media independen seperti Floresa memainkan peran penting dalam mengawal narasi kesejahteraan dari sudut pandang lokal—sebuah perspektif yang sering hilang dari pemberitaan arus utama yang berbasis di Jakarta.
Artikel ini ditutup dengan ajakan reflektif: kemerdekaan seharusnya lebih luas daripada pergantian bendera. Selama masih ada warga yang harus menunda pengobatan demi membayar sekolah anak, maka titik putus antara negara dan rakyat belum juga tersambung.