MALINAU — Bupati Malinau Wempi W Mawa menegaskan penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak sama dengan warga lainnya. Dukungan pemerintah, kata dia, tidak hanya menyangkut pemenuhan fasilitas, tetapi juga pemberian ruang lebih luas untuk berinteraksi, bersosialisasi, dan terlibat dalam berbagai kegiatan.
Pengakuan soal keterbatasan infrastruktur itu muncul dalam kegiatan Gerakan Malinau Berbahasa Isyarat dan Inklusi. Acara berlangsung di Ruang Tebengan, Kantor Bupati Malinau, Kamis (5/11).
Fasilitas Belum Lengkap, Pemerintah Berupaya Menyediakan
Wempi menyebut sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas di Malinau memang belum tersedia secara menyeluruh. Meski demikian, ia memastikan pemerintah daerah berusaha memenuhinya secara bertahap.
"Kita sadari juga masih ada keterbatasan, misalnya sarana dan prasarana infrastruktur yang memang belum tersedia secara lengkap bagi mereka. Tetapi kita berusaha menyediakan itu terus," ujar Wempi saat diwawancarai Radar Tarakan, Kamis (5/11).
Kepengurusan Baru Organisasi Disabilitas Diharapkan Perkuat Koordinasi
Terbentuknya kepengurusan baru organisasi disabilitas di Malinau dinilai dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Lewat kerja sama itu, berbagai aspirasi dan kebutuhan penyandang disabilitas diharapkan terakomodasi lebih baik.
Koordinasi secara khusus akan dilakukan melalui perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
Pendidikan dan Penerjemah Bahasa Isyarat Jadi Perhatian
Selain infrastruktur, Wempi menyoroti pentingnya dukungan terhadap pendidikan dan peningkatan kemampuan penerjemah bahasa isyarat. Dukungan itu diperlukan agar penyandang disabilitas, khususnya teman-teman tuli, dapat mengakses informasi dan memahami pesan yang disampaikan pemerintah.
Pelibatan penyandang disabilitas, menurutnya, harus diperluas dalam setiap kegiatan pemerintahan. Cakupannya tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi juga mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga organisasi perangkat daerah (OPD).
"Kita ingin mereka juga dilibatkan. Ini saya minta tadi dimulai dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan sampai ke OPD-OPD yang ada," tegasnya.
Harapan Lingkungan Inklusif di Malinau
Pemkab Malinau berharap upaya tersebut memperkuat lingkungan yang inklusif. Penyandang disabilitas tidak hanya mendapatkan akses terhadap fasilitas publik, tetapi juga memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
Sejauh ini belum ada rincian anggaran maupun jadwal pasti pemenuhan infrastruktur ramah disabilitas di Malinau. Pemerintah daerah menyatakan komitmennya untuk terus menyediakan fasilitas tersebut secara bertahap.
