MALINAU — Staf Ahli Bupati Malinau Bidang Aparatur, Pelayanan Publik dan Hubungan Lembaga Yordin Ingan menyatakan pelaksanaan Reforma Agraria menyentuh langsung kehidupan warga yang sebagian besar terikat pada tanah dan sumber daya alam. Kabupaten Malinau memiliki wilayah luas dengan kondisi geografis beragam, sehingga pengelolaan pertanahan menuntut perencanaan matang.
Yordin menekankan pengelolaan itu harus berjalan bijaksana dan berkeadilan, dengan tetap memperhatikan kepastian hukum, kepentingan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan.
Kepastian Hukum dan Akses Tanah Jadi Prioritas
Dalam rapat koordinasi yang digelar Jumat itu, Yordin menyebut Reforma Agraria sebagai program strategis nasional. Program itu berperan memberi akses tanah secara adil, kepastian hukum atas hak kepemilikan, serta mendorong pemanfaatan tanah secara produktif.
"Reforma Agraria merupakan salah satu program strategis nasional yang berperan penting dalam memberikan akses tanah secara adil, kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah, serta mendorong pemanfaatan tanah secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Yordin Ingan.
Menurutnya, tanah yang dimiliki masyarakat harus dapat dimanfaatkan secara optimal, produktif, dan berkelanjutan. Pemanfaatan itu diharapkan memberi nilai tambah nyata bagi kehidupan warga, bukan sekadar legalitas di atas kertas.
GTRA Diminta Tak Sekadar Rutinitas Administrasi
Yordin menegaskan rapat koordinasi awal GTRA tidak boleh berhenti sebagai kegiatan rutin atau pemenuhan kewajiban administrasi. Forum ini harus menjadi wadah menyamakan persepsi, mengidentifikasi persoalan pertanahan, dan merumuskan langkah penyelesaian yang konkret.
"Forum ini harus menjadi wadah untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi persoalan pertanahan, serta merumuskan langkah penyelesaian yang konkret," katanya.
Seluruh anggota GTRA diminta berperan aktif sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Peran itu mencakup penyatuan data, penyelarasan program dan kebijakan, serta pembangunan komunikasi efektif antarinstansi agar persoalan pertanahan ditangani secara terpadu.
Arah Kegiatan 2026 Jadi Bahan Evaluasi 2027
Pemkab Malinau berharap rapat koordinasi tersebut menghasilkan arah pelaksanaan kegiatan GTRA Kabupaten Malinau 2026 yang lebih terukur. Hasilnya sekaligus menjadi bahan evaluasi dan perencanaan untuk kegiatan 2027.
Yordin menegaskan keberhasilan Reforma Agraria bukan tanggung jawab satu instansi, melainkan tanggung jawab bersama. Ia meminta seluruh pihak bekerja dengan kesungguhan dan keterbukaan agar pelaksanaannya berdampak nyata bagi pembangunan daerah.
"Dibutuhkan kesungguhan, keterbukaan dan kerja sama seluruh pihak agar pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah," tegasnya.
Melalui rapat koordinasi awal ini, Pemkab Malinau menargetkan sinergi seluruh pemangku kepentingan semakin kuat. Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Malinau diharapkan berjalan efektif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
