TARAKAN — Syamsuddin menyebut kajian akademis menjadi tahapan yang harus dilalui agar materi perda punya dasar sesuai persoalan dan kebutuhan daerah. DPRD akan berkoordinasi dengan pihak kampus untuk penyusunan kajian tersebut.
“Untuk kajian akademisnya, kami berencana bekerja sama dengan Universitas Borneo Tarakan. Jadi, nanti kami koordinasikan dengan pihak kampus untuk membantu penyusunan kajiannya. Setelah tahapan itu selesai, baru kita lanjutkan ke proses pembahasan perda di DPRD,” kata Syamsuddin.
Evaluasi Perda Berjalan hingga Peluang Pembentukan Pansus
Reses di Kedai Celebes tidak hanya membahas pembangunan dan kondisi keuangan daerah. Agenda legislasi ikut masuk diskusi, mulai dari evaluasi perda yang sudah berlaku sampai rencana regulasi baru.
Syamsuddin menyatakan sejumlah perda kemungkinan dibahas lebih lanjut, termasuk opsi membentuk panitia khusus. Menurut dia, semua tahapan harus disiapkan sebelum masuk pembahasan.
“Jadi, tadi kami juga berdiskusi mengenai perda yang sudah berjalan dan beberapa perda yang masuk dalam rencana pembahasan. Ada yang nantinya akan kami bahas lebih lanjut, bahkan ada kemungkinan dibentuk pansus. Tentu semuanya harus dipersiapkan, tidak bisa langsung masuk pembahasan tanpa melihat kebutuhan dan dasar penyusunannya,” ujarnya.
Pendidikan Moral Generasi Muda Jadi Masukan Warga
Persoalan sosial mendapat ruang dalam pertemuan itu. Salah satu masukan yang mengemuka berkaitan dengan pendidikan moral generasi muda dan pentingnya pengawasan di lingkungan masyarakat.
Menurut Syamsuddin, persoalan sosial tidak bisa dilepaskan dari peran keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Aspirasi warga menjadi gambaran kondisi di lapangan yang dapat menjadi bahan penentuan arah kebijakan.
“Masukan seperti ini penting bagi kami. Ada persoalan yang mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya cukup besar bagi lingkungan masyarakat. Termasuk pendidikan moral anak-anak muda, ini tentu membutuhkan peran bersama, tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak,” ujarnya.
Reses Jadi Jalur Warga Sampaikan Persoalan Langsung
Pertemuan itu dihadiri sejumlah ketua RT, tokoh masyarakat, dan warga yang menyampaikan berbagai persoalan di lingkungan masing-masing. Syamsuddin menyebut reses memberi kesempatan masyarakat menyampaikan persoalan secara langsung kepada wakil rakyat.
Berbagai masukan tersebut selanjutnya dipetakan sesuai kewenangan DPRD, baik berkaitan dengan fungsi legislasi maupun pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“Melalui pertemuan seperti ini, kami bisa mendengar langsung apa yang sedang dihadapi masyarakat. Ada persoalan pembangunan, sosial, sampai kebutuhan terhadap regulasi. Semua masukan itu kami catat dan menjadi bahan untuk dibahas sesuai kewenangan DPRD,” tutup Syamsuddin.
